Masyarakat bisa laporkan pelanggaran Pilkada di Qlue
Merdeka.com - Pilkada serentak 2017 akan berlangsung. Dalam pemilihan kepala daerah ini kerap kali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh tim dari pasangan calon kepala daerah saat melakukan kampanye. Saat melihat adanya pelanggaran, masyarakat pun cenderung bingung untuk melaporkan hal itu. Namun dengan Qlue, kini masyarakat bisa melaporkan pelanggaran yang dilihatnya.
Menurut Elita Yunanda, Marketing Manager Qlue Indonesia, pihaknya menyambut antusias pesta demokrasi ini. Maka dari itu, Qlue pun ingin turut mengawal jalannya Pilkada.
"Untuk itulah kami meluncurkan Label Laporan Pilkada ini, fokusnya lebih ke bersama memantau persebaran pelanggaran yang terjadi dan harapannya dapat menjadi sebuah bahan evaluasi baik untuk paslon, penyelanggara ataupun warga," katanya dalam keterangan pers, Senin (13/2).
-
Dimana pelanggaran pemilu bisa terjadi? Pelanggaran pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyebaran berita palsu atau hoaks, intimidasi terhadap pemilih, pencurian atau manipulasi suara atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik.
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Kapan masyarakat bisa melaporkan kecurangan Pemilu? Hingga saat ini, proses penghitungan suara pun masih terus berjalan. Bukan hanya itu, masyarakat pun juga bisa melaporkan apabila menemukan adanya kecurangan dalam Pemilu pada Bawaslu.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Dimana pelanggaran administrasi pemilu bisa terjadi? Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
-
Apa saja contoh pelanggaran pemilu? Contoh Pelanggaran Pemilu Pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain kampanye hitam, politik uang, intimidasi pemilih, dan penyebaran berita bohong atau hoaks.
Dirilis sekitar satu minggu, tercatat puluhan Laporan dengan Label Pilkada masuk melalui aplikasi Qlue dan didominasi oleh pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK). Dari segi wilayah kota, 47,8 persen laporan pelanggaran berada di Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Barat memiliki presentase yang sama yaitu 17,4 persen, sementara 13 persen laporan berasal dari Jakarta Timur dan 4,3 persen dari Jakarta Pusat.
Qlue menyatakan solusi teknologi yang mereka ciptakan ini sulit untuk berfungsi maksimal tanpa peran aktif warga dan pihak yang terkait.
"Kami berharap masyarakat di seluruh kota di Indonesia bisa aktif dan memanfaatkan dengan maksimal apa yang telah kami ciptakan, warga dapat mengunjungi blog kami di blog.beraniberubah.id untuk mengetahui beberapa peraturan Pilkada merujuk pada Undang-Undang No 10 Tahun 2016. Setelah mengetahui peraturannya, diharapkan masyarakat bisa mulai aktif melaporkan pelanggaran-pelanggaran pilkada dengan cara mendownload aplikasi kami di Play Store dan iOS," kata Elita.
Terpisah, Head of Marketing Communications Qlue, Edelweiss mengatakan, untuk saat ini pihaknya memang belum bekerja sama dengan institusi tertentu terkait laporan yang diterima dari masyarakat. Saat ini langkah yang dilakukan adalah dengan memantau dan memetakan persebaran pelanggaran saja.
"Fungsinya memantau dan memetakan persebaran pelanggaran based on laporan masyarakat terlebih dahulu. Kedepannya, Qlue berharap akan ada kerjasama yang bersinergi dengan pihak-pihak terkait. Tapi kalo laporan-laporan seperti atribut kampanye sekarang masih bisa ditindaklanjuti sama PPSU kalo mengganggu fasilitas umum," ujar dia melalui pesan singkat.
Selain Jakarta, saat ini Qlue telah bekerjasama dengan beberapa kota, seperti Manado, Probolinggo, Pekanbaru, Bogor, Bima dan Kawasan BSD.
(mdk/idc)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemahaman mengenai jenis pelanggaran pemilu dan penanganannya sangat penting dalam tahun politik ini.
Baca SelengkapnyaPelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan umum suatu negara.
Baca SelengkapnyaSaat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi.
Baca SelengkapnyaPelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.
Baca SelengkapnyaKepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaLaporan Tim Pengawal Demokrasi diterima Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 001/PL/PB/Prov/14.00/X/2024.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.
Baca SelengkapnyaPersonel Polsek Pangkalan Kuras mendatangi dan mengajak masyarakat untuk ikut dalam mewujudkan Pilkada yang damai.
Baca SelengkapnyaPilkada Jateng diwarnai dengan dugaan pengerahan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu paslon cagub cawagub.
Baca SelengkapnyaHal ini juga berpotensi membuat masyarakat menghakimi orang-orang atau yang belum tentu bersalah.
Baca SelengkapnyaKepolisian mengajak masyarakat ikut menjaga situasi aman selama Pilkada serentak berlangsung.
Baca Selengkapnya