Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Matikan Indosat jika tidak dapat dibeli kembali

Matikan Indosat jika tidak dapat dibeli kembali Indosat. © Wikimapia.org

Merdeka.com - Masih seputar komentar Joko Widodo pada saat dilangsungkannya Debat Capres 2014 beberapa hari lalu tentang rencana buy back saham PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (Indosat) dari pihak asing.

Pada saat menjawab pertanyaan dari Prabowo Subianto, lawan debat sekaligus salah satu Calon Presiden dengan nomor urut 1 tersebut, Jokowi menegaskan bahwa pembelian kembali Indosat itu wajib dilakukan.

Memang muncul berbagai macam komentar baik yang pro atau pun kontra dari pernyataan Jokowi saat itu. Salah satunya adalah apa yang dilontarkan oleh pengamat ekonomi Universitas Maranatha Bandung Evo S Hariandja.

Evo mengatakan bahwa memang Indosat wajib dibeli kembali apabila memang ada klausul bahwa perusahaan telekomunikasi itu bisa dibeli kembali.

Namun, dia menambahkan, apabila sampai tidak dapat dibeli kembali, maka langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah mematikan Indosat dengan regulasi yang ada di dalam negeri.

"Saya dapat informasi sebenarnya tidak ada klausul 'buy back' ketika Indosat dijual pemerintah sebelumnya. Kalau memang tidak bisa dibeli kembali, ya dimatikan saja pelan-pelan dengan regulasi yang ada di dalam negeri," kata Evo S Hariandja dihubungi dari Jakarta, seperti yang dikutip dari Antara, Selasa (24/06).

Pengajar Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengatakan Indonesia harus mengembalikan kedaulatan telekomunikasi. Salah satu caranya adalah mencegah perusahaan telekomunikasi asing berkembang di Indonesia.

"Pemerintah harus membuat regulasi yang bisa mematikan Indosat sebelum pasar bebas berlaku pada 2015. Caranya harus dipikirkan oleh Menteri BUMN, Menko Perekonomian dan Menteri Kominfo," lanjutnya. (mdk/das)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Harusnya Tak Perlu Bekerja Sama dengan Starlink untuk Sektor Kritikal, Dampak Buruknya Lebih Banyak
Pemerintah Harusnya Tak Perlu Bekerja Sama dengan Starlink untuk Sektor Kritikal, Dampak Buruknya Lebih Banyak

Ada banyak dampak buruk bila suatu saat penggunaan Starlink sudah masif.

Baca Selengkapnya
Menjuntai hingga Jerat Leher Pemotor, Kabel Fiber Optik Bali Towerindo di Jalan Antasari Bakal Diputus
Menjuntai hingga Jerat Leher Pemotor, Kabel Fiber Optik Bali Towerindo di Jalan Antasari Bakal Diputus

Kabel menjuntai itu telah mencelakai leher mahasiswa Universitas Brawijaya bernama Sultan Sultan Rif'at Alfatih.

Baca Selengkapnya
Industri Telekomunikasi Butuh Terobosan dari Pemerintah, Ini Penyebabnya
Industri Telekomunikasi Butuh Terobosan dari Pemerintah, Ini Penyebabnya

Industri halo-halo sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah harus hadir dengan terobosan regulasi.

Baca Selengkapnya
Soal Starlink, APJII Minta Pemerintah Hargai Kerja Keras Perusahaan Internet Lokal
Soal Starlink, APJII Minta Pemerintah Hargai Kerja Keras Perusahaan Internet Lokal

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meminta agar pemerintah juga memperhatikan perusahaan internet lokal.

Baca Selengkapnya
Awas, Masyarakat Jual Kembali BBM Subsidi Bisa Kena Denda Rp30 Miliar
Awas, Masyarakat Jual Kembali BBM Subsidi Bisa Kena Denda Rp30 Miliar

Aturan ini termasuk untuk kios-kios yang sudah dilarang untuk jual BBM jenis apapun, apalagi ini di tengah kota.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Pemerintah Setop Kontrak PT Vale Indonesia, Ini Respon ESDM
DPR Minta Pemerintah Setop Kontrak PT Vale Indonesia, Ini Respon ESDM

Kontrak operasi PT Vale di Indonesia akan berakhir pada 28 Desember 2025

Baca Selengkapnya
Presdir Smartfren soal BTS Tak Perlu Lagi setelah Ada Starlink: Yakin Kita Udah Enggak Dipakai?
Presdir Smartfren soal BTS Tak Perlu Lagi setelah Ada Starlink: Yakin Kita Udah Enggak Dipakai?

Presiden Direktur Smartfren justru menanyakan balik statement pemerintah soal BTS tak lagi dipakai setelah ada Starlink.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jenderal Polisi Akui Banyak Kasatlantas Jualan Lulus SIM
VIDEO: Jenderal Polisi Akui Banyak Kasatlantas Jualan Lulus SIM

Irjen Firman mengaku khawatir ke depan akan ada lagi Kasatlantas berjualan kelulusan SIM lagi

Baca Selengkapnya
Bukan Hanya Blokir, tapi Denda Rp 500 Juta per Konten jika X Bandel Sebarkan Video Porno
Bukan Hanya Blokir, tapi Denda Rp 500 Juta per Konten jika X Bandel Sebarkan Video Porno

Pemerintah Indonesia tak segan-segan memblokir X jika terbukti melegalkan penyebaran video porno.

Baca Selengkapnya
Luhut Soal Setop Ekspor LNG: Kalau Kontrak Selesai Tak akan Diperpanjang
Luhut Soal Setop Ekspor LNG: Kalau Kontrak Selesai Tak akan Diperpanjang

Luhut mengatakan, rencana pemerintah menyetop ekspor gas alam dari Indonesia masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Keras! Menkominfo Ancam Cabut Izin ISP yang Fasilitasi Judi Online
Keras! Menkominfo Ancam Cabut Izin ISP yang Fasilitasi Judi Online

Budi mengatakan, langkah tegas itu dijalankan untuk memberantas praktik judi online di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Masif Gerakan Boikot Produk Terafiliasi Israel, Pengusaha Ritel Bilang Begini
Masif Gerakan Boikot Produk Terafiliasi Israel, Pengusaha Ritel Bilang Begini

Seruan boikot seperti ini berpotensi mengganggu psikologis hak konsumen.

Baca Selengkapnya