Menkominfo bakal kaji adanya lisensi untuk OTT
Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) saat ini tengah akan berupaya agar pemain Over The Top (OTT) lokal bisa bekerjasama dengan operator telekomunikasi. Tujuannya supaya OTT lokal juga bisa berkembang di negeri sendiri ,tidak hanya OTT global semata.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara bahkan mengakui tengah mengkaji kemungkinan adanya aturan baru yang sedang menjadi bahan diskusi oleh Europe Commission di Eropa terkait OTT Internasional.
Menurut Menkominfo, mereka sedang melihat kemungkinannya OTT internasional menjadi subjek lisensi. Seperti halnya operator telekomunikasi.
-
Kenapa regulasi OTT penting untuk industri seluler? Pasalnya belum ada regulasi yang mengatur terkait hal tersebut, sehingga sejumlah dampak dikhawatirkan dapat berpotensi merusak kestabilan industri seluler di Indonesia.
-
Apa ancaman utama yang dihadapi industri streaming di Indonesia? Sebagaimana diketahui, di tengah pertumbuhan industri video streaming di Indonesia, para pelaku OTT harus menghadapi sejumlah masalah besar. Salah satunya adalah ancaman konten pembajakan di Indonesia.
-
Bagaimana teknologi informasi berkembang di Indonesia? Sejak diperkenalkannya radio, teknologi informasi terus mengalami perkembangan pesat yang mempengaruhi peradaban masyarakat informasi di Indonesia. Kemudian, dengan berkembangnya internet, teknologi informasi semakin merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.
-
Siapa yang menguasai internet di Indonesia? Menurut survey itu, terdapat enam kelompok dengan rentang usia bermacam-macam. Dari kelompok generasi itu, Gen Z adalah orang-orang yang menguasai jagad internet di Indonesia.
-
Apa yang diusulkan Kemenkominfo terkait AI? 'Kita mengusulkan agar bagaimana digital divide bisa dihilangkan dengan mengedepankan inklusivitas dari semua negara yang mengembangkan AI,' tutur Wamenkominfo Nezar Patria dalam Ministerial Session Regional Approach to Advance Ethical Governance of Artificial Intelligence, di Brdo Congress Centre, Slovenia, Senin (5/2).
-
Siapa yang menurut XL Axiata harus mengatur OTT? Regulasi diperlukan bukan untuk memberikan keistimewaan ke operator, tapi justru agar tercipta kompetisi yang fair. Karena operator diharuskan membayar PNBP, spektrum, dan USO, serta selalu berinvestasi untuk memastikan layanan kepada pelanggan.
"Saya sendiri sedang mengikuti terus. Kalau misalnya di sana diberlakukan seperti itu, maka di Indonesia juga harus melakukan yang sama," katanya saat ditemui di acara buka puasa bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Jakarta, Senin (29/06).
Oleh sebab itu, ia mendorong terus agar OTT Internasional seperti Twitter untuk memiliki badan hukum. Hal ini, kata dia, agar ketika nantinya kajian yang dilakukan oleh Eropa diterapkan, maka OTT Internasional sudah bisa melanjutkan izin lisensi.
"Cuma kan, sekarang memaksa saja belum bisa, karena kan aturannya belum ada tetapi kita harus siap-siap," ungkap pria kelahiran Bogor ini.
Menurutnya, jika Eropa resmi menerapkan aturan tersebut pada tahun 2016, maka Indonesia secepatnya akan mengikuti langkah mereka.
"Kalau Eropa 2016 menerapkan, kita akan ikut. Secepatnya gak perlu tahun 2017. Saya juga akan siapkan kerangka peraturannya. Bahwa itu nanti aturannya berbentuk Peraturan Menteri (Permen) atau apa belum tahu. Tapi begitu mereka terapkan kita ikuti," ujarnya.
Kendati demikian, bukan berarti OTT Internasional saja yang akan ikuti aturan ini di Indonesia, tapi juga akan diberlakukan ke OTT lokal nantinya. Meskipun dia mengakui akan membidik OTT Internasional terlebih dahulu.
"Kita akan tujukan ke OTT Internasional dulu. Tapi ini akhirnya nantinya diberikan kepada semua OTT baik Internasional maupun lokal. Biar fair dong," katanya.
Dengan adanya aturan wajib lisensi nantinya, lanjutnya, cenderung akan lebih efektif karena akan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi OTT ke depannya.
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Layanan Over The Top (OTT) seperti Google dan Meta, masih menjadi permasalahan hingga hari ini.
Baca SelengkapnyaAda banyak tugas menanti Menkominfo pilihan Presiden Prabowo, salah satunya di sektor telekomunikasi.
Baca SelengkapnyaKementerian Komunikasi dan Informatika tengah mengkaji untuk memblokir media sosial X yang memperbolehkan unggahan konten pornografi di platform itu.
Baca SelengkapnyaSejauh ini Starlink belum ada kejelasan melayani pasar retail Indonesia.
Baca SelengkapnyaVidio tengah berkolaborasi dengan Aksilarasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Baca SelengkapnyaTikTok dikabarkan akan bertemu Jokowi untuk membahas e-commerce.
Baca SelengkapnyaMendag bilang Tiktok Indonesia siap patuh pada peraturan tersebut.
Baca SelengkapnyaTetap akan ada pro dan kontra ketika satelit Starlink masuk Indonesia.
Baca SelengkapnyaKonsep hilirisasi digital dinilai tidak relevan dengan kenyataan di lapangan.
Baca SelengkapnyaBeberapa negara di Asia Tenggara mulai menyorot gaya berbisnis TikTok.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mengkaji langkah strategis agar X membuka kantor di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMedia siber memiliki peran penting bagi masyarakat sebagai sumber akses berita atau informasi yang cepat dan menjangkau masyarakat luas.
Baca Selengkapnya