Menkominfo belum tegaskan nasib Uber dan GrabCar
Merdeka.com - Selepas dipanggil Presiden RI Jokowi di Istana, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, menggelar jumpa pers di kantornya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terkait heboh permintaan blokir Uber dan GrabCar. Dalam keterangannya itu, pihaknya hanya mengatakan agar masyarakat bersabar menunggu keputusannya. Bahkan, menteri yang akrab disapa Chief RA ini, balik bertanya ke awak media.
"Masih bisa dipakai gak (aplikasi Uber dan Grab)? Saya minta sabar. Tolong beri saya waktu dalam beberapa waktu ini. Pembicaraan ini kita juga membahas bagaimana membuat peraturan yang win-win solution, bukan soal blokir atau tidak. Saya sampaikan akan menyelesaikan masalah ini secepatnya," ujarnya.
Hanya saja, kata dia, solusi yang nantinya akan dilakukan dan digodok secara matang adalah layanan aplikasi transportasi sebagai bentuk koperasi. Koperasi yang dimaksudkan ini adalah mewadahi bagi para pengemudi GrabCar dan Uber.
-
Siapa yang minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? 'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Bagaimana DPR RI berharap perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Mengapa DPR RI minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Apa yang dilakukan untuk mencegah judi online? 'Judi online sudah seperti wabah dan penyakit yang menjangkiti beragam kalangan. Dari fakta itu, ini masuk dalam kondisi darurat. Kami dari desk judi online telah dan akan terus melakukan penindakan upaya hukum dan pemblokiran situs dan aliran dana untuk pencegahan judi online,' jelasnya saat menyampaikan Pencapaian Kinerja Desk Pemberantasan Perjudian Daring dan Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Jakarta, Kamis (21/11).
-
Kenapa judi online harus diberantas? Oleh karena itu, Menteri Budi Arie menegaskan pihaknya akan terus mempersempit ruang gerak para pelaku judi online dan memberantas peredaran situs-situsnya di internet.
-
Siapa yang diminta memberantas judi online? Sahroni menegaskan, seluruh penegak hukum termasuk juga kejaksaan, kehakiman, hingga lembaga pemasyarakatan diminta bekerja sama memberantas judi online.
"Arah koperasi ini, nantinya semua bisnis transportasi umum ada wadahnya, salah satu koperasi. Jadi koperasi ini mewadahi individu yang ingin menjadi pengemudi GrabCar dan Uber," jelasnya.
Dia menilai, bisnis transportasi online ini merupakan salah satu terobosan baru, sehingga tidak boleh langsung dihentikan. Selain itu, transportasi ini juga mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat akan adanya transportasi yang nyaman dengan biaya yang terjangkau. Dengan demikian, pemerintah harus betul-betul memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini.
"Pemerintah harus berupaya agar sistem yang ada di pemerintah bisa dilaksanakan seperti perizinan dan harus sesuai dengan koridor yang tepat. Oleh karena itu saya tidak keberatan membantu mengurus masalah ini," kata pria kelahiran Bogor ini.
(mdk/gni)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Tentu jika kita lakukan analisis traffic tentu kurang ideal sehingga kita menunggu kapan tarif komersial mulai berlaku," kata Syafrin
Baca SelengkapnyaKebijakan ini dapat membuat Gojek dan ojek pangkalan (opang) terlihat serupa dan tidak lagi memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaMereka memastikan akan tetap bekerja seperti biasa, tidak mematikan aplikasi, agar penumpang tidak dirugikan.
Baca SelengkapnyaSkema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.
Baca SelengkapnyaProgram tersebut akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan.
Baca SelengkapnyaTransJakarta telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi salah satunya mempercepat waktu kedatangan bus.
Baca SelengkapnyaLuhut menegaskan hanya orang yang berhak yang bisa mendapatkan subsidi KRL Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaPembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaBiaya ojol dan taksi online di Jawa Timur kini diatur keputusan gubernur. Begini dampaknya.
Baca SelengkapnyaMaxim Indonesia mengimbau mitra pengemudi untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya