Menkominfo ditanya komisi I DPR RI soal asal subsidi Palapa Ring
Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara bersama anggota DPR RI Komisi I sedang mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang semua isu di sektor teknologi informasi, salah satunya soal Palapa Ring.
Menteri yang akrab disapa Chief RA ini menjelaskan tentang progres mega proyek tersebut. Menurutnya, pengerjaan proyek besar ini telah selesai pada tahap prakualifikasi tender dan sejauh ini yang telah dinyatakan sebagai pemenang, ada beberapa perusahaan maupun konsorsium.
Menkominfo juga mengatakan nantinya mega proyek ini akan disubsidi oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan skema kemitraan pemerintah dengan badan usaha (KPBU) berdasarkan Perpres No. 38/2015 terkait Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
-
Siapa yang menawarkan subsidi? Pada iBusiness Forum 2024 di Bangkok, Thavisin mengklaim promotor konser Taylor Swift, AEG, telah ditawari subsidi sebesar USD 2-3 juta per pertunjukan oleh pemerintah Singapura sebagai bagian dari perjanjian eksklusivitas.
-
Apa tugas Pertamina terkait subsidi energi? Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah menyalurkan subsidi energi 2024 tepat sasaran.
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
-
Kenapa subsidi energi penting? 'Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita ini, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,' tambah Isa dalam sambutannya pada acara tersebut.
-
Siapa yang berhak mendapatkan subsidi? 'Ini bukan angka yang kecil dan kita ingin memastikan bahwa ini jatuh kepada pihak-pihak yang tepat. Artinya ya memang mereka yang berhak untuk mendapatkan subsidi itulah yang sebetulnya seharusnya mendapatkan barang yang disubsidi tersebut,' ujar Isa.
-
Kenapa KTNA mendukung subsidi langsung? “Sebetulnya usulan subsidi dilakukan secara langsung itu dari kami (KTNA.red). Tapi yang kami harapkan, subsidi itu diarahkan untuk subsidi pemasaran,“ sebut Zulharman.
Di sela-sela penjelasan menteri, Salah satu dari anggota rapat tersebut, Bobby Adhityo Rizaldi, menanyakan kepada Menkominfo tentang subsidi yang dimaksud.
"Pak Menteri, ini maksud dari subsidi apa ya. Subsidi dari mana?" tanyanya.
Chief RA pun menjelaskan jika subsidi yang dimaksud menggunakan dana Universal Service Obligation (USO).
"Pakai dana USO, Pak Bobby. Jadi dana USO itu, dana kewajiban pelayanan umum yang dikumpulkan dari para operator layanan telekomunikasi, dengan besaran 1,25 persen dari total pendapatan," katanya.
Dana USO ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan universal di bidang telekomunikasi dan informatika kepada publik.
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Fraksi PKS bertanya ke Mensos Risma soal penyaluran bansos di Februari jelang pemilu
Baca SelengkapnyaIrwan Hermawan mengatakan untuk bantuan yang diberikan oleh Dito dan kawan-kawan itu dibutuhkan dana guna bantuan hukum, sebesar Rp27 miliar.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Muhadjir Effendy mengklarifikasi besarnya dana untuk bantuan sosial atau bansos, Rp490 triliun
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaManfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.
Baca SelengkapnyaUntuk subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp394,3 triliun, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun
Baca SelengkapnyaTarif KRL memang belum pernah mengalami kenaikan lagi sejak 2016.
Baca SelengkapnyaRieke Diah Pitaloka alias Oneng tajam menyoroti adanya dugaan investasi fiktif pada PT Taspen sebesar Rp1 Triliun
Baca SelengkapnyaLuhut menegaskan hanya orang yang berhak yang bisa mendapatkan subsidi KRL Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaArifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga
Baca Selengkapnya