Menkominfo: Kritik silakan, asal tak memprovokasi dan hoax
Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, pemerintah memberikan perhatian terhadap kemunculan informasi di dunia siber yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya atau hoax dengan memblokir. Hal ini, kata dia, bukan berarti pemerintah anti kritik.
"Pemerintah bukan tidak ingin dikritik, kritik akan diterima oleh Pemerintah. Tetapi yang terutama adalah bagaimana Indonesia ini memiliki dunia maya yang lebih sehat, lebih bermanfaat, serta berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk saya sendiri selaku menteri," jelasnya seperti yang dilansir dari website resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Senin (9/1).
Menurutnya, setiap kritikan yang dilontarkan kepada pemerintah sejatinya akan diterima, asalkan tidak mengandung provokasi. Misalnya, masyarakat boleh saja mengkritik kinerja dirinya atas pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang lama dan terlalu birokrasi. Tetapi tidak kritik yang mengandung provokasi.
-
Bagaimana Kominfo tangani isu hoaks? Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atas konten yang teridentifikasi sebagai isu hoaks. Pemutusan akses ditujukan agar konten hoaks tidak tersebar luas dan merugikan masyarakat.
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Kenapa berita hoaks tentang Kominfo diklaim tidak benar? Hasilnya tidak ditemukan artikel dengan judul yang sama.
-
Siapa yang tangani isu hoaks di Kominfo? Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 2.357 isu hoaks dalam kategori kesehatan.
-
Dimana hoaks tentang Kominfo beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
"Akan tetapi, bukan kritik yang mengandung provokasi, propaganda, dan agitasi. Itu hoax, tidak ada kebenarannya," tuturnya.
Pemblokiran yang baru-baru ini terjadi, sebetulnya hal itu adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh pemerintah. Pada dasarnya, pemblokiran bukanlah ukuran keberhasilan pemerintah. Namun lebih kepada bagaimana masyarakat diharapkan bisa menapis sendiri sebelum menyampaikan, mendistribusikan konten itu.
"Ini merupakan langkah akhir. Kenapa harus diblokir? Ukuran keberhasilan Pemerintah bukan karena jumlah banyaknya situs yang telah diblokir, akan tetapi bagaimana masyarakat diharapkan bisa menapis sendiri sebelum menyampaikan, mendistribusikan konten itu. Pemerintah bukan senang, justru sedih, kenapa situs sedemikian sangat banyak?" paparnya.
Maka dari itu, dia pun menghimbau agar masyarakat yang menggunakan internet alangkah baiknya bijak dan melakukan kegiatan positif. Hal ini supaya dunia siber lebih sehat dan berkualitas untuk seluruh masyarakat.
"Daripada memilih atau menyebarkan konten yang tidak bermanfaat dan tidak benar dan bisa menimbulkan gibah. Alangkah lebih baik membuat konten yang bermanfaat. Misalkan kalau ahli masak, atau menjahit kemudian bisa posting hasilnya dan disampaikan kepada orang lain melalui konten," kata Menkominfo yang akrab disapa Chief RA ini.
(mdk/idc)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Bery, hoaks menggunakan kecerdasan buatan memang sudah cukup meresahkan.
Baca SelengkapnyaMenkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
Baca SelengkapnyaDia ingatkan, agar menghindari fitnah demi mendukung capres tertentu
Baca SelengkapnyaLangkah hukum akan diterapkan Kominfo apabila ditemukan kasus hoaks yang memiliki intensitas berat dan berpotensi memecah belah bangsa.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Wanti-Wanti Buzzer, Bakal Tindak Tegas Konten Rendahkan Martabat Orang
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, jika pihaknya sudah menurunkan beberapa berita atau informasi yang dianggap hoaks atau tidak benar.
Baca SelengkapnyaPolisi menggelar patroli siber untuk mengatasi serangan berita-berita hoaks dan fitnah selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPolisi melakukan patroli siber untuk menyisir akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian maupun informasi hoaks.
Baca SelengkapnyaPolisi memantau dan mendeteksi konten-konten hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaJangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan.
Baca SelengkapnyaTerkait hal ini, Kominfo meminta maaf dan akan memperbaiki sistem penanganan konten negatif.
Baca SelengkapnyaPernyataan yang disampaikan pemerintah harus lebih simpatik, mengedepankan sisi emosional.
Baca Selengkapnya