Follow
Menkominfo pamerkan panel penanganan situs negatif di GCCS
Merdeka.com - Keseriusan pemerintah untuk melindungi pengguna internet tanah air ditunjukkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara di acara Global Conference Cyberspace (GCCS) yang sedang diadakan di Den Haag Belanda, Jumat (17/04).
Dalam diskusi yang membahas tentang Internet Governance: Global Cooperation for Sustainibility Future tersebut, Menkominfo memamerkan keterlibatan masyarakat luas, dalam ini multistakeholder, untuk melindungi pengguna internet Indonesia.
"Melindungi pengguna itu penting. Saya sebagai pemerintah menyadari bahwa kompetensi di luar kami banyak dan bagus maka kami libatkan multistakeholder internet untuk menangani situs negatif di Indonesia," kata Rudiantara yang biasa dipanggil RA tersebut.
-
Bagaimana Kemkominfo mendorong penggunaan internet yang bijak? Sosialisasi penggunaan ruang digital yang bijak perlu terus dilakukan, pasalnya, pengunaan internet bijak menjadi tanggung jawab bersama.
-
Mengapa Kemenkominfo mendorong pendekatan inklusif? 'Kita mengusulkan agar bagaimana digital divide bisa dihilangkan dengan mengedepankan inklusivitas dari semua negara yang mengembangkan AI,' tutur Wamenkominfo Nezar Patria dalam Ministerial Session Regional Approach to Advance Ethical Governance of Artificial Intelligence, di Brdo Congress Centre, Slovenia, Senin (5/2).
-
Bagaimana cara Menkominfo wujudkan internet yang merata? 'Karena saya perempuan, saya juga akan menambahkan bagaimana internet ramah anak dan pembenahan ruang digital. Kemudian dalam waktu dekat, saya bersama dengan Wakil Menteri akan ke daearh 3T terutama timur Indonesia. Kita akan memerika koneksi internet di sana. Internet harus cepat dan merata. Sebagaimana diketahui, 98 persen koneksi internet merata tapi belum cepat,' jelas dia.
-
Siapa yang menguasai internet di Indonesia? Menurut survey itu, terdapat enam kelompok dengan rentang usia bermacam-macam. Dari kelompok generasi itu, Gen Z adalah orang-orang yang menguasai jagad internet di Indonesia.
-
Apa yang diharapkan dari komitmen Menkominfo? Abi Rekso selaku Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, berharap sikap dan komitmen Menteri Kominfo yang baru ini konsisten.
-
Siapa yang terima bantuan internet? Penerima bantuan terutama para pelaku UMKM di daerah yang jauh dari perkotaan dan masih kesulitan akses Internet.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri CEO ICANN Fadi Chehade, Virgilio Almeide (Brazil), Janis Karklins, dan Chair of MAG IGF (Latvia) tersebut, Menkominfo menjelaskan bila Indonesia sangat beragam dan dipenuhi oleh kepentingan. Sehingga Kemenkominfo memilih untuk membuat panel aduan yang melakukan 'penyelidikan' terhadap konten bermasalah sebelum diambil keputusan.
"Kami harus mengelola internet, termasuk konten internet dengan melibatkan multistakeholder, CSO (LSM), swasta, akademisi, dan lain-lain," kata RA.
Panel yang melibatkan tokoh terkemuka dari berbagai pihak itu diharapkan bisa memaksimalkan pendekatan berkonsep Bhinneka Tunggal Ika dalam pembuatan keputusan terkait situs negatif.
"Itulah pendekatan yang kami lakukan," lanjutnya.
Sontak, penjelasan Menkominfo Rudiantara langsung disambut oleh tepuk tangan dari sekitar 200-an pengunjung diskusi yang terdiri dari praktisi internet dunia tersebut.
Lebih lanjut, pelibatan multistakeholder yang diusung Kemenkominfo dinilai sebagai langkah cerdas dan bagus oleh Fadi Chehade dari ICANN.
"ICANN mengelola ratusan negara soal internet, multistakeholder adalah langkah strategis," katanya.
Dari apa yang disampaikan oleh Menkominfo dan CEO ICANN, Fadi Chehade, terlihat bila hal utama yang diperlukan untuk melindungi pengguna internet adalah kebersamaan yang berlandaskan independensi.
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terkait hal ini, Kominfo meminta maaf dan akan memperbaiki sistem penanganan konten negatif.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah berkomitmen melindungi masyarakat dari penyebaran konten negatif di ruang digital.
Baca Selengkapnya
Langkah ini dilakukan demi mencegah kasus penyalahgunaan wewenang dalam memblokir situs judi online.
Baca Selengkapnya
Dalam paparan awalnya, Meutya menegaskan akan memberantas dan memblokir judi online.
Baca Selengkapnya
Menko Budi Gunawan memastikan tidak akan membiarkan Polri diintervensi oleh pihak manapun dalam menyelidiki kasus tersebut.
Baca Selengkapnya
Ruang digital harus diisi dengan konten-konten yang positif dan karya yang baik.
Baca Selengkapnya
Konten pornografi dan konten negatif lainnya masuk lewat bermacam-macam platform digital.
Baca Selengkapnya
Budi mengatakan, langkah tegas itu dijalankan untuk memberantas praktik judi online di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sejak 1 Januari 2022 sampai 6 September 2023. Ini langkah Kominfo.
Baca Selengkapnya
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid buka suara soal anak buahnya terlibat judi online.
Baca Selengkapnya
Pemberantasan judi online tak bisa diserahkan sepenuhnya kepada aparat pemerintah
Baca Selengkapnya
Jumlah pemblokiran akses judi online ini disebutnya naik berkali lipat dibandingkan sebelumnya.
Baca Selengkapnya