Menkominfo santai tanggapi protes AS soal TKDN
Merdeka.com - Persoalan penerapan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) belum lama ini dikritik oleh perwakilan dagang Amerika.
Bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengaku telah menerima surat protes dari mereka. Menanggapi hal itu, dirinya pun santai dan belum berniat membalas surat itu. Pasalnya, kata dia, aturan itu belum dibuat dan rencananya baru keluar pertengahan tahun.
"Memang ada yang menyatakan concern-nya. Pertama begini, aturan itu belum dibuat dan itu kan pertengahan tahun, dan sebelum aturan itu dibuat ada konsultasi publik," katanya saat bincang santai dengan Merdeka.com di kantornya, Jakarta.
-
Kapan Komnas HAM kirim surat ke Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Apa yang diharapkan dari komitmen Menkominfo? Abi Rekso selaku Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, berharap sikap dan komitmen Menteri Kominfo yang baru ini konsisten.
-
Siapa yang perlu merespons? Pada saat anak mulai menggunakan kata-kata kasar atau mengumpat, orangtua sebaiknya tidak diam saja dan harus langsung meresponsnya.
-
Siapa yang menulis surat itu? Surat itu sebenarnya ditulis oleh fisikawan Hungaria, Leo Szilard dengan bantuan ilmuwan lain, namun ditandatangani Einstein untuk menarik perhatian presiden karena statusnya sebagai salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa.
-
Siapa yang menulis surat? Dari siswi baru, Dewi Cahya
-
Kapan Menkominfo akan ke daerah 3T? 'Karena saya perempuan, saya juga akan menambahkan bagaimana internet ramah anak dan pembenahan ruang digital. Kemudian dalam waktu dekat, saya bersama dengan Wakil Menteri akan ke daearh 3T terutama timur Indonesia. Kita akan memerika koneksi internet di sana. Internet harus cepat dan merata. Sebagaimana diketahui, 98 persen koneksi internet merata tapi belum cepat,' jelas dia.
Jadi, menurut Rudiantara, dengan adanya konsultasi publik, siapapun yang akan menyampaikan pendapatnya dipersilakan.
"Setuju atau tidak setuju boleh-boleh saja. Ini untuk menegakkan good government dan governance. Jadi pemerintah pun gak suka-suka, ini melalui konsultasi publik. Global brand pun silakan untuk berkomentar," jelasnya.
Lebih lanjut, pria kelahiran Bogor ini menjelaskan bahwa draft yang berisi poin TKDN akan keluar di bulan April ini. Pihaknya akan mencantumkannya via internet.
"Mungkin bulan April kita akan umumkan di website. Ini loh draft dan poin-poin nya seperti ini. Baru silakan berkomentar. Dan cara menetapkannya pun saya selalu begini, satu selalu melihat tren di pasar global bersamaan dengan kemampuan produsen dalam negeri," tukasnya.
Dirinya pun menilai, jika pihak yang protes terlalu cepat berkomentar.
"Mungkin mereka global brand terlalu kecepetan komentarnya. Gak masalah," ujarnya sambil tersenyum.
Walaupun demikian, Rudiantara tetap akan menerapkan TKDN ini. Hal itu bertujuan untuk menghindari kerugian di neraca perdagangan Indonesia.
"Tapi, pada akhirnya, kembali ke ekonomi makro, apa mau kita biarkan memberikan kontribusi defisit neraca perdagangan USD3-4 miliar? Enggak mau dong," tutupnya. (mdk/bbo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menanggapi santai putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan hari ini
Baca SelengkapnyaJokowi tidak mempermasalahkan ada menterinya yang akan mundur.
Baca SelengkapnyaAdian menilai tidak setiap komunikasi dan silaturahmi dikaitkan dengan hal politik.
Baca SelengkapnyaBenarkan Menteri AS sebut Kemenkominfo bodoh usai data nasional dihack? Simak penelusurannya
Baca SelengkapnyaMahfud MD Soal Rocky Gerung Diduga Hina Jokowi: Presiden Tidak Mau Mengadu
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi Arie Setiadi menyoroti medsos X milik Elon Musk. Ada apa?
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo tak mau ambil pusing soal orasi Rocky Gerung yang diduga menghinanya dengan kata-kata kasar dan tidak pantas.
Baca SelengkapnyaMenurut Syaugi, komunikasi antar partai menjadi kewenangan partai politik (parpol) Koalisi Perubahan (NasDem, PKS, dan PKB).
Baca SelengkapnyaSudirman Said melakukan komunikasi dengan kubu pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Baca Selengkapnya“Mendorong Kapolda metro Jaya Irjen Karyoto menunda sementara proses hukum terhadap Aiman Witjaksono," kata Ketua IPW
Baca SelengkapnyaAnies hanya tersenyum tipis kala mendengar ihwal dugaan cawe-cawe Jokowi tersebut. Selanjutnya, dia tak mau berkomentar lebih lanjut terkait hal itu.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan masih menunggu hasil atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditanya peluang maju Pilkada DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya