Menkominfo sebut Presiden Jokowi minta layanan publik manfaatkan TIK
Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan, jika Presiden RI Jokowi menginstruksikan kepada para jajaran menterinya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada layanan publik. Instruksi tersebut terlontar saat jajaran menteri bersama Presiden dan Wakil Presiden mengadakan rapat terbatas.
"Presiden dalam rapat terbatas kabinet menyatakan semua layanan publik harus memanfaatkan TIK dan harus online," jelasnya saat acara The NextDev Telkomsel di Jakarta, Senin (09/05).
Pria yang akrab disapa Chief RA ini pun mencontohkan hal yang diinginkan oleh Presiden RI Jokowi. Misalnya saja, ketika akan memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM), tak perlu harus ke daerah asal di mana SIM dibuat. Yang diperlukan semua pelayanan publik harus terintegrasi antar wilayah.
-
Bagaimana cara Jokowi bantu internet? Program bantuan berupa penyediaan layanan akses internet fixed broadband merupakan upaya pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband nasional.
-
Siapa yang dilantik Jokowi sebagai Menteri Kominfo? Budi Arie Setiadi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika saat ini.
-
Mengapa Jokowi meminta TNI-Polri belajar teknologi? Maka dari itu, Jokowi menilai penguasaan teknologi semakin dibutuhkan. Sehingga, TNI-Polri mesti adaptif mempelajari ilmu pengetahuan teknologi.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Jokowi memimpin rapat? Hal itu dinilai karena Jokowi mampu memimpin rapat secara efektif, pekerja keras tanpa lelah serta melakukan safari ke berbagai wilayah Indonesia.
-
Mengapa Kemenkominfo mendorong pendekatan inklusif? 'Kita mengusulkan agar bagaimana digital divide bisa dihilangkan dengan mengedepankan inklusivitas dari semua negara yang mengembangkan AI,' tutur Wamenkominfo Nezar Patria dalam Ministerial Session Regional Approach to Advance Ethical Governance of Artificial Intelligence, di Brdo Congress Centre, Slovenia, Senin (5/2).
"Sekarang kan pelayanannya udah ada mobil layanan seperti itu. Tapi, nanti dituntut agar saat berada di luar kota tetap bisa perpanjang SIM. Nah, contoh seperti itu juga harus memerlukan aplikasi," katanya.
Maka dari itu, pihaknya bersama stakeholder terkait, gotong royong guna menumbuhkan aplikasi-aplikasi yang suatu saat nanti memberikan efisiensi dan membantu masyarakat Indonesia. Terkait hal itu, pemerintah sangat fokus dengan mendukung acara-acara yang menciptakan inovasi berbasis aplikasi seperti hackaton, workshop, dan inkubasi.
Selain itu, dirinya menyadari jika masih kurangnya masyarakat Indonesia yang mengerti tentang coding. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memasukan coding sebagai kurikulum untuk SMK.
"Sekarang belajar coding dari mana? Internet kan? Nah, ini yang sedang kita terapkan. Alhamdulillah Pak Anies (Mendikbud) sudah menetapkan coding sebagai bagian dari kurikulum di SMK," terangnya.
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan membuat portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaJokowi prihatin akan banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Lembaga, yang menimbulkan ketidakefisienan.
Baca SelengkapnyaSeperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin jangkauan tranportasi massal ini semakin luas sehingga memudahkan masyarakat.
Baca SelengkapnyaAnas menyebut sembilan layanan prioritas akan jadi fondasi utama.
Baca SelengkapnyaHal ini juga membuat media konvensional memiliki redaksi menjadi terdesak, sebab semua orang dapat melaporkan dan mendapatkan informasi melalui media sosial.
Baca Selengkapnya"Ada yang lebih dari 5.000 (aplikasi). Saya enggak nunjuk di kementerian mana. Saking kreatifnya," ujar Jokowi
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memerintahkan kementerian lembaga untuk membuat aplikasi baru.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, terdapat 27.000 aplikasi berjalan sendiri-sendiri tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tumpang-tindih.
Baca Selengkapnya