Menteri Kominfo 'Lempar' Urusan Tarif Interkoneksi ke BRTI
Merdeka.com - Rencana pemerintah menurunkan tarif interkoneksi telepon sebesar 26% menjadi Rp 204 tinggal dua hari lagi. Ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan 1 September tarif baru interkoneksi diberlakukan seperti surat edaran Kementerian. Namun, rencana ini mendapat 'tantangan' seperti dari Komisi I DPR RI yang meminta pemerintah tidak ngotot menerapkan tarif interkoneksi baru pada 1 September, karena masih ada keberatan dari Telkom Group termasuk Telkomsel.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara enggan menegaskan apakah tarif interkoneksi baru tetap diberlakukan 1 September, meski mendapat banyak 'tantangan'.
"Saya sudah serahkan urusan ini ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia/BRTI. Jadi tanyanya ke sana," ujar menteri yang biasa disapa Chief RA ini, kepada Merdeka.com, di sela acara Indonesia Fintech Festival & Conference di ICE BSD City, Selasa (30/8).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas telekomunikasi Indonesia? Dua orang yang bertanggung jawab atas kondisi telekomunikasi Indonesia, yaitu Mayjen TNI Soehardjono (dirjen pos dan telekomunikasi) serta Ir Sutanggar Tengker Yahya (direktur telekomunikasi di ditjen pos dan telekomunikasi yang juga mantan dirut PN Telekomunikasi Indonesia), menyadari pentingnya menggunakan satelit untuk menyambungkan komunikasi di wilayah nusantara yang begitu luas dan terpisah jarak begitu jauh.
-
Dimana jaringan internet baru di Sentul City akan dibangun? Dalam upaya terbarunya, PT Akses Prima Indonesia berencana meluncurkan jaringan internet baru di Cluster Northridge dan Lakeside Home, yang dijadwalkan selesai pada Agustus 2024.
-
Apa syarat baru buat SIM? Pemohon SIM wajib menyertakan dokumen kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.
-
Kapan Telkomsel memperkirakan puncak lonjakan trafik internet di tahun ini? Dibandingkan dengan momen Ramadan dan Idul Fitri tahun sebelumnya, Telkomsel memperkirakan kenaikan trafik mencapai 14,63% lebih tinggi, dengan payload tertinggi sebanyak 60,10 PB (Peta Byte) pada puncak RAFI tahun ini.
-
Bagaimana Telkom membangun konektivitas di Indonesia? 'Melalui kemitraan kami dengan BW Digital dan sebagai bagian dari keseluruhan 7 sistem kabel bawah laut ICE kami, kami bertujuan untuk menjembatani kesenjangan konektivitas antar data center di negaranegara ini dan membentuk masa depan Lanskap Bawah Laut Asia Pasifik,' ungkap Chief Executive Officer Telin, Budi Satria Dharma Purba.
-
Dimana Telkom membangun SKKL baru? Anak perusahaan Telkom Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) dan Singtel mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman untuk mengembangkan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) baru yang menghubungkan Singapura dan Batam, Indonesia, yang berada dalam Konsorsium INSICA (Indonesia Singapore Cable System) yang baru dibentuk.
Begitu juga soal keberatan Telkom Group terhadap tarif interkoneksi baru. Masih enggan bicara banyak soal ini, Chief RA hanya berujar, "Saya tidak mungkin mengurusi semuanya. BRTI yang akan mengumumkannya."
Sebelumnya, Senin (29/8), Kemkominfo memanggil seluruh operator selular untuk membahas mengenai rencana penerapan tarif interkoneksi baru.
Tarif interkoneksi sendiri biaya yang harus dibayar oleh suatu operator kepada operator lain yang menjadi tujuan panggilan atau telepon. Saat ini tarif interkoneksi berkontribusi 15 persen terhadap penentuan tarif ritel yang dibayarkan pelanggan seluler.
Anggota komite bidang hukum Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), I Ketut Prihadi Kresna, pernah mengatakan, dalam rapat tertutup antara pemerintah dan operator selular itu hanya memaparkan apa yang sudah mereka kemukakan di Komisi I DPR RI. Dia menjelaskan, seperti PT Telkom dan Telkomsel merasa keberatan dengan rencana penetapan tarif interkoneksi ini.
"Persis sama pemaparan dari pihak Telkom dan Telkomsel seperti waktu di depan komisi I DPR RI beberapa waktu lalu. Gak ada yang berbeda pemaparan tadi dan dari kita juga belum menentukan sikap," jelasnya usai rapat tertutup di gedung Kemkominfo.
(mdk/gni)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut menegaskan hanya orang yang berhak yang bisa mendapatkan subsidi KRL Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaRespons Menteri Budi Arie terkait isu reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaArifin meminta kepada publik untuk menunggu saja kabar selanjutnya tanpa menepis kabar yang beredar.
Baca SelengkapnyaSaat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.
Baca SelengkapnyaTidak bisa menaikkan suatu pajak tanpa harus memberikan solusi.
Baca SelengkapnyaKAI Commuter siap menerapkan kebijakan subsidi KRL berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan.
Baca SelengkapnyaBudi malah menyesalkan pemberitaan media soal reshuffle kabinet yang membuat heboh.
Baca SelengkapnyaBegitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis NIK.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengaku belum mengetahui informasi terkait rencana reshuffle kursi Menteri ESDM tersebut.
Baca SelengkapnyaTarif KRL memang belum pernah mengalami kenaikan lagi sejak 2016.
Baca Selengkapnya