Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Kominfo 'Lempar' Urusan Tarif Interkoneksi ke BRTI

Menteri Kominfo 'Lempar' Urusan Tarif Interkoneksi ke BRTI Menkominfo Rudiantara. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Rencana pemerintah menurunkan tarif interkoneksi telepon sebesar 26% menjadi Rp 204 tinggal dua hari lagi. Ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan 1 September tarif baru interkoneksi diberlakukan seperti surat edaran Kementerian. Namun, rencana ini mendapat 'tantangan' seperti dari Komisi I DPR RI yang meminta pemerintah tidak ngotot menerapkan tarif interkoneksi baru pada 1 September, karena masih ada keberatan dari Telkom Group termasuk Telkomsel.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara enggan menegaskan apakah tarif interkoneksi baru tetap diberlakukan 1 September, meski mendapat banyak 'tantangan'.

"Saya sudah serahkan urusan ini ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia/BRTI. Jadi tanyanya ke sana," ujar menteri yang biasa disapa Chief RA ini, kepada Merdeka.com, di sela acara Indonesia Fintech Festival & Conference di ICE BSD City, Selasa (30/8).

Orang lain juga bertanya?

Begitu juga soal keberatan Telkom Group terhadap tarif interkoneksi baru. Masih enggan bicara banyak soal ini, Chief RA hanya berujar, "Saya tidak mungkin mengurusi semuanya. BRTI yang akan mengumumkannya."

Sebelumnya, Senin (29/8), Kemkominfo memanggil seluruh operator selular untuk membahas mengenai rencana penerapan tarif interkoneksi baru.

Tarif interkoneksi sendiri biaya yang harus dibayar oleh suatu operator kepada operator lain yang menjadi tujuan panggilan atau telepon. Saat ini tarif interkoneksi berkontribusi 15 persen terhadap penentuan tarif ritel yang dibayarkan pelanggan seluler.

Anggota komite bidang hukum Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), I Ketut Prihadi Kresna, pernah mengatakan, dalam rapat tertutup antara pemerintah dan operator selular itu hanya memaparkan apa yang sudah mereka kemukakan di Komisi I DPR RI. Dia menjelaskan, seperti PT Telkom dan Telkomsel merasa keberatan dengan rencana penetapan tarif interkoneksi ini.

"Persis sama pemaparan dari pihak Telkom dan Telkomsel seperti waktu di depan komisi I DPR RI beberapa waktu lalu. Gak ada yang berbeda pemaparan tadi dan dari kita juga belum menentukan sikap," jelasnya usai rapat tertutup di gedung Kemkominfo.

(mdk/gni)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Luhut Ungkap Subsidi Tarif KRL Jabodetabek Berbasis NIK Tinggal Ketok Palu
Luhut Ungkap Subsidi Tarif KRL Jabodetabek Berbasis NIK Tinggal Ketok Palu

Luhut menegaskan hanya orang yang berhak yang bisa mendapatkan subsidi KRL Jabodetabek.

Baca Selengkapnya
Ada Isu Reshuffle Kabinet, Menkominfo Budi Arie Bilang Begini
Ada Isu Reshuffle Kabinet, Menkominfo Budi Arie Bilang Begini

Respons Menteri Budi Arie terkait isu reshuffle kabinet.

Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Tanggapi Isu Reshuffle serta Diganti Banhlil: Kalau Benar, Kenapa?
Menteri ESDM Tanggapi Isu Reshuffle serta Diganti Banhlil: Kalau Benar, Kenapa?

Arifin meminta kepada publik untuk menunggu saja kabar selanjutnya tanpa menepis kabar yang beredar.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ditanya soal Wacana Tarif KRL Berbasis NIK: Saya Tidak Tahu, Belum Ada Rapat Mengenai Itu
Jokowi Ditanya soal Wacana Tarif KRL Berbasis NIK: Saya Tidak Tahu, Belum Ada Rapat Mengenai Itu

Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.

Baca Selengkapnya
Respons Tom Lembong soal Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM
Respons Tom Lembong soal Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Tidak bisa menaikkan suatu pajak tanpa harus memberikan solusi.

Baca Selengkapnya
Ramai Rencana Tarif KRL Naik Tahun Depan, PT KCI Mengaku Belum Tahu
Ramai Rencana Tarif KRL Naik Tahun Depan, PT KCI Mengaku Belum Tahu

KAI Commuter siap menerapkan kebijakan subsidi KRL berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan.

Baca Selengkapnya
Budi Arie Pastikan Tak Ada Reshuffle Kabinet: Kecuali Ada Keperluan Khusus
Budi Arie Pastikan Tak Ada Reshuffle Kabinet: Kecuali Ada Keperluan Khusus

Budi malah menyesalkan pemberitaan media soal reshuffle kabinet yang membuat heboh.

Baca Selengkapnya
Kemenhub: Keputusan Kenaikan Tarif KRL Tunggu Pemerintahan Baru
Kemenhub: Keputusan Kenaikan Tarif KRL Tunggu Pemerintahan Baru

Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.

Baca Selengkapnya
Ternyata Kenaikan Harga BBM Subsidi Sempat Dibahas Namun Tidak Berlanjut
Ternyata Kenaikan Harga BBM Subsidi Sempat Dibahas Namun Tidak Berlanjut

Pemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.

Baca Selengkapnya
Tarif KRL Berbasis NIK Dikritik Publik, Jokowi: Saya Tidak Tahu
Tarif KRL Berbasis NIK Dikritik Publik, Jokowi: Saya Tidak Tahu

Jokowi menyebut belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis NIK.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga Jawab Isu Jokowi Bakal Reshuffle Menteri Bahlil di Istana IKN
Menko Airlangga Jawab Isu Jokowi Bakal Reshuffle Menteri Bahlil di Istana IKN

Airlangga mengaku belum mengetahui informasi terkait rencana reshuffle kursi Menteri ESDM tersebut.

Baca Selengkapnya
Tarif KRL Jabodetabek Bakal Naik, Dirut KAI Commuter: Tunggu Tanggal Mainnya
Tarif KRL Jabodetabek Bakal Naik, Dirut KAI Commuter: Tunggu Tanggal Mainnya

Tarif KRL memang belum pernah mengalami kenaikan lagi sejak 2016.

Baca Selengkapnya