Follow
Operator Minta Kebijakan Pemblokiran Ponsel BM Tak Membebani
Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Ririek Adriansyah, meminta regulator mempertimbangkan kembali mengenai pembebanan investasi untuk pemblokiran IMEI smartphone illegal atau Black Market (BM) kepada operator seluler.
Ririek mengatakan, pihaknya bersama dengan operator seluler mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan pemblokiran IMEI smartphone.
"Kami mendukung pemerintah, karena (kebijakan pembatasan IMEI) ada kepentingan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama dari biaya masuk smartphone ilegal," kata Ririek Adriansyah di Jakarta, Senin (15/7).
-
Kenapa IMEI IPhone ilegal di Indonesia? “Karena unsur pajak dan harga jual iPhone yang tinggi maka iPhone yang dimasukkan secara resmi menjadi terlihat lebih mahal secara signifikan dibandingkan iPhone di luar negeri,“ kata Alfons saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (3/8).
-
Kapan pengendalian IMEI di Indonesia mulai diterapkan? Kemudian Pemerintah memberlakukan pengendalian IMEI mulai Selasa, 15 September 2020 lalu.
-
Apa itu IMEI pada Ponsel? IMEI atau International Mobile Equipment Identity adalah nomor identitas yang biasa dicantumkan pada perangkat ponsel.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas telekomunikasi Indonesia? Dua orang yang bertanggung jawab atas kondisi telekomunikasi Indonesia, yaitu Mayjen TNI Soehardjono (dirjen pos dan telekomunikasi) serta Ir Sutanggar Tengker Yahya (direktur telekomunikasi di ditjen pos dan telekomunikasi yang juga mantan dirut PN Telekomunikasi Indonesia), menyadari pentingnya menggunakan satelit untuk menyambungkan komunikasi di wilayah nusantara yang begitu luas dan terpisah jarak begitu jauh.
-
Kenapa pemerintah Indonesia meminta Apple blokir aplikasi Temu? Permintaan ini bertujuan untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
-
Apa itu IMEI? IMEI, atau International Mobile Equipment Identity, adalah nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat seluler yang terhubung dengan jaringan GSM. Nomor ini terdiri dari 14 hingga 16 digit dan berfungsi sebagai identitas spesifik untuk setiap perangkat.
Meski begitu Ririek menekankan, selain pemerintah, kebijakan pemblokiran IMEI ini juga menyangkut stake holder lainnya.
"Satu dari masyarakat, kedua operatornya. Jadi, perlu secara komprehensif untuk dianalisa bagaimana yang paling bagus untuk memaksimalkan (keuntungan) tidak hanya untuk negara tetapi juga masyarakat secara luas," kata mantan Dirut Telkomsel itu.
Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Utama Telkom ini mengatakan, sebelumnya pihak Kemkominfo menyebut, ada pembebanan investasi kepada operator untuk pemblokiran IMEI.
Lebih lanjut, kata Ririek, perlu dilihat kembali agar tak membebani industri telko secara berlebihan.
"Ismail (Dirjen SDPPI Kemkominfo) bilang pembebanan investasi itu kan di operator. Itu juga harus dilihat, karena jangan sampai membebani industri secara berlebihan. Memang belum ada detailnya tapi poinnya adalah, setiap operator siap mendukung aturan itu," tutur Ririek.
Dia berpendapat, perlu ada analisa komprehensif terkait penerapan kebijakan pemblokiran IMEI di Indonesia.
"Termasuk untuk melindungi kepentingan masyarakat yang smartphone lamanya tidak diganti, IMEI-nya harus diapakan, ini yang harus dibicarakan," tuturnya.
Hal lain yang juga perlu dibahas rinci adalah mengenai warna negara asing yang datang ke Indonesia serta memakai layanan seluler dari operator lokal, tetapi menggunakan smartphone dari luar negeri. "Itu belum jelas, karena saat ini operator memang ada paket untuk turis," ujarnya.
Sumber: Liputan6.com
Reporter: Agustin Setyo Wardani (mdk/faz)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Polri akan melakukan shut down atau pemblokiran terhadap 191.000 handphone yang terdata menggunakan IMEI ilegal.
Baca Selengkapnya
Ada banyak tugas menanti Menkominfo pilihan Presiden Prabowo, salah satunya di sektor telekomunikasi.
Baca Selengkapnya
Sejauh ini Starlink belum ada kejelasan melayani pasar retail Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menerapkan aturan IMEI dengan sejumlah tujuan di antaranya mempermudah pemerintah melakukan pengamanan terhadap ponsel yang akan beredar.
Baca Selengkapnya
Respons baik dari pemerintah ditanggapi positif industri telekomunikasi. Tapi, mereka ingin keringanan lainnya.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan jutaan pekerja yang terlibat di sektor tersebut.
Baca Selengkapnya
Pemerintah terlalu memberatkan keuangan perusahaan telekomunikasi dengan biaya penggunaan frekuensi yang semakin naik.
Baca Selengkapnya
IMEI memiliki peranan penting bagi konsumen yang membeli HP. Berikut penjelasannya.
Baca Selengkapnya
Industri halo-halo sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah harus hadir dengan terobosan regulasi.
Baca Selengkapnya
Pengungkapan kasus tersebut berawal adanya aduan dari Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Eletronika (Dirjen ILMATE) Kemenperin.
Baca Selengkapnya
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meminta agar pemerintah juga memperhatikan perusahaan internet lokal.
Baca Selengkapnya
Kondisi operator seluler di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Baca Selengkapnya