Pakai UU berumur 227 tahun, mampukah pemerintah AS tundukkan Apple?
Merdeka.com - Nasib keamanan sistem enkripsi yang banyak dipakai oleh smartphone dan aplikasi dipertaruhkan di kasus Apple versus FBI. Uniknya, dalam kasus ini pemerintah Amerika mencoba menundukkan Apple menggunakan undang-undang berumur 227 tahun. Undang-undang yang belakangan jadi kontroversi itu adalah "All Writs Act of 1789".
Sebelum membahas soal undang-undang itu, sebaiknya kita lebih dulu mengetahui titik persoalan kasus Apple versus FBI. Nah, semua berawal ketika tersangka penembakan San Benardino, Syed Farook, tewas di lokasi kejadian. Pihak FBI pun lantas menyatakan bila iPhone 5c milik Farook sebagai satu-satunya alat bukti yang bisa membantu mereka memecahkan kasus ini, bahkan mengungkap tersangka lain.
Sayangnya, iPhone Farook dilindungi sistem enkripsi canggih dari Apple. Sistem ini membuat FBI tidak bisa asal mencoba memasukkan password untuk membuka si iPhone. Sebab, terlalu banyak percobaan password yang salah bisa membuat seluruh data iPhone itu terhapus.
-
Siapa yang akan dikunjungi oleh Pengadilan? Kunjungan ini tentunya bertujuan untuk memastikan apakah mereka masih tinggal bersama atau tidak.
-
Kapan sidang MK dijadwalkan? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Kapan pertemuan berlangsung? Pertama kali dalam sejarah, wanita tertinggi dan terpendek di dunia bertemu dalam sebuah acara minum teh untuk merayakan Hari Rekor Dunia atau Guinness World Records Day yang ke-20.
-
Apa yang akan dilakukan di sidang perdana? Lebih lanjut, Fajar menyebut pada sidang perdana merupakan pemeriksaan pendahuluan, agendanya akan menyiapkan permohonan pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.
-
Dimana pertemuan berlangsung? Kunjungan ini diterimanya di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta, Senin (22/4) kemarin.
-
Kapan sidang MK tentang sengketa Pilpres? Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam sengketa Pilpres 2024, akan memasuki hari ketujuh, Jumat (5/4).
Oleh sebab itu, FBI akhirnya meminta Apple untuk menciptakan software khusus yang bisa melewati sistem enkripsi iPhone, membuat mereka bisa menebak password Farook tanpa khawatir seluruh data akan terhapus. Lebih lanjut, FBI mengaku software 'peretas' iPhone ini hanya akan dipakai untuk satu kasus ini saja.
Di sisi lain, tentu saja Apple langsung menolak permintaan FBI tersebut karena bisa membahayakan keamanan data pengguna iPhone lain jika software itu bocor ke tangan yang salah. Ketika pemerintah Amerika sudah menemui jalan buntu itu, mereka menggunakan All Writs Act.
UU ini mengatakan,"Mahkamah Agung dan semua pengadilan yang ditetapkan oleh Undang-undang Kongres dapat mengeluarkan semua surat perintah diperlukan atau yang sesuai dalam rangka membantu keputusan yurisdiksi masing-masing dan disetujui menurut penggunaan dan prinsip-prinsip hukum".
Singkatnya, UU ini memungkinkan pengadilan Amerika untuk menerbitkan surat perintah resmi pada pihak tertentu selama sesuai dengan ketentuan hukum serta memiliki alasan yang jelas.
Sebagai respon dari penggunaan UU 'uzur' tersebut, Apple pun mengatakan bila para pendiri Amerika akan terkejut atas keputusan Department of Justice (DOJ) menggunakan 'All Writs Act' untuk menundukkan mereka, Mashable (15/03).
Setelah memutuskan menolak permintaan FBI yang sudah disahkan pengadilan itu, DOJ memilih untuk mendengar argumen lengkap Apple secara langsung tanggal 22 Maret nanti. Apabila Apple akhirnya kehabisan pilihan dan menuruti permintaan DOJ, mungkin tahun 2016 bisa jadi akhir sistem keamanan enkripsi.
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nasib TikTok saat ini tergantung pada keputusan Mahkamah Agung AS, meskipun tidak ada kepastian bahwa pengadilan akan menerima kasus ini untuk diperiksa.
Baca SelengkapnyaTikTok diperkirakan akan segera dilarang di Amerika Serikat setelah upaya penjualannya kepada perusahaan lokal gagal.
Baca SelengkapnyaIni terkait tentang permintaan Apple untuk mendapatkan tax holiday selama 50 tahun sebagai syarat berinvestasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaFebri menyatakan pihaknya menerima proposal investasi USD 100 juta dari pihak Apple pada Selasa (19/11).
Baca SelengkapnyaPerintah ini dikeluarkan dalam rangka menyelesaikan pertikaian panjang yang berlangsung 8 delapan tahun.
Baca SelengkapnyaSaat Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya, pemerintah Amerika Serikat dilaporkan membatalkan rencana pemblokiran TikTok.
Baca SelengkapnyaAda empat aspek berkeadilan yang belum dipenuhi Apple.
Baca SelengkapnyaInvestasi yang dilakukan Apple di Indonesia, berbeda dengan merek lain.
Baca SelengkapnyaSelain itu, pembangunan Apple Academy juga direncanakan akan ditambah yakni di Bali dan Jakarta hingga Juni 2026.
Baca SelengkapnyaMenurut Luhut, Indonesia terbuka terhadap segala peluang penciptaan lapangan kerja baru.
Baca SelengkapnyaNamun detilnya bagaimana, Ketua Umum Projo ini meminta publik menunggu.
Baca SelengkapnyaApple sejauh ini masih belum memenuhi persyaratan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk produk iPhone 16 series.
Baca Selengkapnya