Pandangan koalisi mahasiswa Indonesia Timur soal tarif interkoneksi

Merdeka.com - Ribut-ribut soal tarif interkoneksi telepon yang turun 26 persen dan realisasinya mundur dari 1 September, mendapat tanggapan dari Koalisi Mahasiswa Indonesia Timur untuk Mengawal Nawacita (Komitmen).

Koalisi mahasiswa ini menolak rencana Kementerian Komunikasi menurunkan tarif interkoneksi dari Rp 250 per menit menjadi Rp 204. Kebijakan tersebut dinilai justru menguntungkan perusahaan telekomunikasi asing dan menyebabkan kerugian negara bagi operator telekomunikasi berstatus badan usaha milik negara (BUMN).

"Kebijakan Kementerian Komunikasi jelas menyebabkan PT Telkom rugi. Karena Telkom berstatus BUMN, maka kerugian Telkom berarti kerugian negara. Kami berharap kementerian lebih fokus pada penyediaan layanan telekomunikasi hingga ke pelosok Nusantara," kata Perwakilan Koalisi Mahasiswa Maluku, Abdul Rahim, usai pertemuan dengan pimpinan Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Strategis di Jakarta, akhir pekan ini.

Abdul Rahim menjelaskan, kawasan Indonesia Timur membutuhkan pembangunan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi. Karena itu, penurunan biaya interkoneksi dikhawatirkan menghambat Telkom yang selama ini membangun jaringan telekomunikasi di Indonesia Timur.

"Kawasan Indonesia Tinur, seperti di Papua, masih banyak yang belum menikmati jaringan telekomunikasi," kata dia.

Ahmad Nasir Rarasina, Wakil Koalisi Mahasiswa dari Nusa Tenggara Timur (NTT), menambahkan pihaknya pada prinsipnya sangat mendukung setiap upaya yang mendorong pembangunan dan perluasan jaringan telekomunikasi di seluruh pelosok Nusantara.

"Sebagai mahasiswa, kami sangat respek terhadap apa yang disuarakan oleh FSP BUMN Strategis yang menolak kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat. Apalagi kebijakan itu berpotensi merugikan BUMN yang selama ini membangun jaringan telekomunikasi di Indonesia Timur," kata Ahmad.

Ahmad mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia agar tidak terjebak dengan opini yang dibentuk oleh operator telekomunikasi milik asing itu seolah-olah kebijakan penurunan biaya interkoneksi itu menguntungkan masyarakat. "Jika ada yang bilang penurunan biaya interkoneksi akan menguntungkan masyarakat, buat kami itu seperti angin sorga, cuma enak didengar," kata Ahmad.

Wisnu Adhi Wuryanto dari FSP BUMN Strategis menegaskan terus melakukan penolakan terhadap kebijakan Menteri Komunikasi Rudiantara yang berencana menurunkan tarif interkoneksi. Apalagi kebijakan penurunan tarif interkoneksi itu juga diikuti dengan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 52 dan 53 tahun 2000 terkait network sharing atau berbagi jaringan.