Papua belum tentu wilayah pertama soal penataan 4G tahap dua

Merdeka.com - Pasca penandatanganan surat edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang kebijakan tata ulang pita frekuensi 1.800 MHz yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), implementasinya pun akan segera dimulai.

Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Muhammad Budi Setiawan, soal implementasi sudah dibicarakan dengan operator dan menyepakati untuk memulai dengan penataan cluster paling rendah.

"Dari hasil rapat bersama kemarin (17/2), Kemkominfo dan operator 1800MHz sepakat untuk memulai penataan dari cluster yang trafficnya rendah. Minggu depan rapat teknis untuk mulai dari kota atau pulau mana kemudian bergerak ke mana," ujarnya melalui pesan singkat kepada Merdeka.com, (18/2).

Meski begitu, melihat dari sisi minim pengguna, tidak mesti Papua menjadi yang pertama untuk dimulainya implementasi 4G. "Belum diputuskan, tergantung nanti rapat teknis, belum tentu juga Papua yang pertama," kata dia.

Sebelumnya, dirinya pernah mengatakan bahwa kemungkinan implementasi 4G akan dilakukan mulai dari Papua terlebih dahulu yang cenderung minim pengguna. "Itu baru simulasi berdasarkan realitas trafik paling rendah dan belum ada Tri (Hutchinson 3 Indonesia) di sana," ujarnya.

Terkait sanksi, kata dia, ketepatan menjadi prioritas sehingga jika ada operator yang tak menepati waktu, maka akan di matikan oleh Balai Monitor Kemkominfo. "Tentunya dengan melihat alasan keterlambatan," kata dia. (mdk/dzm)