Pasangan Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta tidak lirik telekomunikasi

Merdeka.com - Banyak hal yang diungkapkan, dipublikasikan atau juga diperdebatkan dalam acara Debat Capres atau Debat Cawapres mulai dari yang edisi pertama sampai yang terakhir, Sabtu (05/07), kemarin.

Mulai dari pemberdayaan sumber daya alam, ketahanan nasional, iptek sampai dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan dalam negeri. Namun ada satu hal yang tidak dilirik oleh baik capres ataupun cawapres dalam acara debat itu, yaitu masalah telekomunikasi.

Ketua Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi menyesalkan tidak satu pun dari pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla yang membahas sektor telekomunikasi baik saat kampanye atau juga pada saat acara debat berlangsung.

"Kedua capres sama sekali tidak menyinggung soal telekomunikasi, mungkin bagi mereka ini tidak penting. Sepertinya mereka tidak ada ketertarikan sama sekali," kata Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, seperti dikutip dari Antara (05/07).

Padahal mestinya siapa pun presiden terpilih nantinya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sektor telekomunikasi mengingat investasi di sektor telekomunikasi berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi.

Pihaknya juga mempertanyakan komitmen kedua capres itu terhadap pembangunan sektor telekomunikasi ke depan yang dinilainya sama sekali belum tampak terkonsep nyata.

"Ke depan kami sangat mengharapkan pemerintahan yang baru bisa melihat sektor telekomunikasi sebagai sektor yang penting sehingga harus ada peta jalan yang jelas. Telekomunikasi ini pendukung pertumbuhan ekonomi di satu sisi sedangkan di sisi lain harus diperlakukan sebagai sarana pertahanan dan keamanan yang terkait langsung dengan isu politis," katanya.

Apalagi sektor telekomunikasi ke depan menghadapi isu besar yang tak kalah strategisnya yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang telekomunikasi terkait implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Di sini kita bisa lihat belum siapnya pemerintah Indonesia dalam membuat standar kompetensi profesi telekomunikasi termasuk mengendalikan fungsi-fungsi jabatan di sektor telekomunikasi di Indonesia," katanya.

Selain itu kemajuan pembangunan sektor telekomunikasi mulai dari jaringan pita lebar, LTE, hingga backbone internet yang dijanjikan pemerintah belum juga terealisasikan sesuai yang dijanjikan.

"Persoalannya adalah banyak rekomendasi bisa kita sampaikan tapi kalau presidennya tidak tertarik mau apa," katanya.

Mastel juga menekankan pentingnya isu terkait penentuan siapa yang bakal dipercaya menjadi pemimpin di sektor telekomunikasi atau Menkominfo mendatang apakah dari politisi ataukah praktisi.

"Sebab pemimpin inilah yang akan menentukan kemana laju sektor telekomunikasi Indonesia," katanya. (mdk/das)