Pegiat ICT soal revisi UU ITE: Bagus, jika lebih cepat selesai

Merdeka.com - Pegiat ICT dari ICT Watch, Donni BU, mengapresiasi niat komisi I DPR RI untuk merampungkan revisi UU ITE tahun ini. Menurutnya, akan sangat bagus jika bisa dirampungkan lebih cepat. Tentu saja, dengan catatan yang baik.

"Bagus, jika bisa lebih cepat, tentu lebih baik. Sepanjang kualitasnya terjaga, dan poin pokok persoalan mengapa revisi itu ada, bisa dituntaskan," ujarnya kepada Merdeka.com saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (20/4).

"Kan masih ada perdebatan, apakah pasal 27 perlu ada atau tidak, ditambah atau dikurangi hukumannya. Beberapa fraksi sudah sepakat dihapus aja kan? Ya bagus, mudah-mudahan fraksi lain mengikuti," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanudin, mengatakan, pihaknya bersama komisi I DPR RI dan pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pembahasan revisi UU ITE pada tahun ini. Saat ini, proses yang tengah dibahas adalah 50 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah dengan membentuk Panitia Kerja (Panja). Mereka menargetkan, draft RUU ITE bisa selesai ditingkat komisi I pada bulan Juni mendatang.

"Diprediksi, awal Juni itu udah harus selesai draft revisi UU di tingkat komisi I. Dan dari situ, dibawa ke paripurna, satu minggu berikutnya. Tapi, kalau molor paling pertengahan Juni selesai draft itu ditingkat komisi I. Baru minggu berikutnya, yakni minggu ketiga di tingkat paripurna," katanya

Sebagaimana diketahui, UU ITE khususnya pada pasal 27 ayat 3, kerap dipakai menuntut pidana pengguna media sosial yang melayangkan kritik lewat dunia maya. Ancamannya pun tak main-main, yakni ancaman pidana di atas 5 tahun dengan denda Rp 1 miliar.

"Yang jadi krusial pemerintah pasal 27 ayat 3, untuk pencemaran nama baik, yang berlaku hukumannya kan 6 tahun. Semua, ketentuan pidana yang di atas lima tahun istilahnya bisa di tahan dulu baru itu. Nah ini, agar menghilangkan multitafsir dari pasal ini, kita turunkan menjadi di bawah lima tahun atau persisnya empat tahun. Jadi tidak ditahan dulu baru ditanyalah kurang lebih," kata Menkominfo Rudiantara.

"Kemudian, dari sisi deliknya pun, harus delik aduan. Artinya, ada yang dirugikan dan yang bersangkutan melaporkan, kepada pihak yang berwajib. Sebelumnya itu, delik umum," sambungnya.