Pemerintah AS Dilaporkan Larang Enkripsi, Ini Alasannya!

Merdeka.com - Berbagai kebijakan kontroversial pemerintahan Presiden AS Donald Trump tak bisa dimungkiri banyak mempengaruhi dunia teknologi. Setelah permasalahan dengan Huawei mulai meredam, kini ada isu baru lagi yang sedang ramai dibahas.

Pasalnya, para anggota senior dari pemerintahan Trump dilaporkan sedang mempertimbangkan kebijakan untuk melarang atau memperlemah enkripsi untuk aplikasi dan layanan komunikasi. Hal ini sesuai yang dilansir dari Android Authority mengutip laporan khusus website politik Politico.

Dalam laporan itu, disebut ada tiga sumber yang dekat dengan isu ini, sehingga laporan ini cukup valid. Disebut bahwa selama pertemuan dengan Dewan Keamanan Nasional, terjadi perdebatan soal kepentingan kebijakan pelemahan enkripsi ini. Pertemuan ini disebut dihadiri juga oleh lembaga "kunci" yang berwenang soal enkripsi.

Bahkan secara spesifik, para pejabat memperdebatkan untuk meminta Kongres untuk "secara efektif melarang" enkripsi end-to-end.

Lebih lanjut, pertemuan ini gagal mencapai konklusi.

Pentingnya Enkripsi

Enkripsi sendiri digunakan oleh semua pihak di dunia teknologi. Mulai dari Apple, Facebook, Google, Telegram, smuanya. Teknologi enkripsi memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan atau menelepon pihak lain dengan aman. Hal ini karena komunikasi mereka terlindungi enkripsi sehingga itu adalah hal yang privasi dan tak bisa diakses pihak lain.

Lebih lanjut, enkripsi end-to-end bahkan membuat pesan yang kita sampaikan ke penerima tak bisa diakses bahkan oleh pemilik platform. Enkripsi semacam ini dimiliki oleh WhatsApp dan Telegram, yang menjamin bahwa kedua aplikasi chat tersebut tak bisa mengakses isi chat yang kita kirim.

Tak cuma itu, pabrikan dan pemegang platform smartphone juga menggunakan enkripsi untuk melindungi data pribadi yang tersimpan di smartphone.

Larang Enkripsi Cegah Terorisme?

Para pejabat di pemerintahan Trump yang mendukung pelarangan enkripsi ternyata punya maksud untuk pencegahan teroris. Hal ini dikarenakan pihak berwenang bisa lebih baik untuk menghentikan terorisme sebelum terjadi jika mereka memiliki akses.

Tentu hal ini bukan langkah yang terlalu efektif. Pasalnya, dengan membuka enkripsi, kejahatan lain bisa masuk. Seperti kejahatan siber yang menarget data pengguna dan data sensitif lainnya.

Selain itu, Pemerintah juga tak memiliki hak untuk mengoleksi data pribadi dari warga negaranya dengan terlalu dalam karena semua orang memiliki hak atas privasinya sendiri.

Memang sudah jadi rahasia umum jika beberapa aplikasi yang terlindungi enkripsi jadi tempat teroris untuk berkoordinasi.

Melansir jurnal Combating Terrorism Centre, Telegram digunakan anggota ISIS untuk menyebar propaganda di serangan Paris 2015 lalu, perekrutan pelaku penyerangan Christmas market di Berlin tahun 2016, dan juga untuk mengarahkan pelaku penembakan di Reina nightclub Istanbul malam tahun baru 2017.

Hal ini dikarenakan Telegram adalah aplikasi yang dijamin super aman, lewat fitur kanal dan chat rahasia ada di satu platform, ditunjang mudahnya membuat akun.

Raksasa Teknologi Mengecam Dirampasnya Privasi Pengguna

Sejak lama, para raksasa teknologi tidak ingin memberi pilihan tak aman pada penggunanya meski ada isu terorisme yang jadi risiko.

Di 2017, Telegram yang diblokir di Indonesia tidak mengurangi fitur apapun di platform mereka. Hal ini dilakukan meski Telegram jadi platform utama teroris. Meski demikian, ada 78 kanal publik Telegram yang dihapus.

Apple pun pernah bersitegang dengan FBI karena tak mau membuka iPhone 5C milik tersangka terorisme San Bernardino yakni Syed Farook. Apple menolak meretas sendiri produk buatannya tersebut dan tetap menjunjung tinggi privasi pengguna, meski penggunanya adalah teroris.