Follow
Pemerintah Australia perluas hukum privasi
Merdeka.com - Pihak Australia kini bersiap-siap untuk memulai membahas hal-hal yang diperlukan untuk mengubah undang-undang privasi negaranya agar lebih aman.
Pemerintah tampaknya mempertimbangkan untuk memperbarui hukum privasi untuk menindaklanjuti pertumbuhan pesat kemampuan penggunaan informasi, pengawasan, serta komunikasi teknologi. Pada dasarnya, pihaknya ingin meningkatkan keamanan online, seperti yang dilaporkan ABC (26/11).
Komisi Reformasi Hukum Australia telah diberi mandat serius untuk melakukan hal tersebut. Kemungkinan, berbagai perbaikan undang-undang tersebut akan selesai hingga tahun depan.
-
Kenapa Kemnaker revisi MoU dengan Australia? Menyadari adanya tantangan dan kendala dalam penerapannya, pemerintah kedua negara yang dikoordinator oleh Kementerian Perdagangan RI dan Department of Foreign Affairs and Trade of Australia berinisiatif melakukan review terhadap MoU ini. Langkah itu sebagai salah satu usaha untuk memperbaiki proses dan mekanisme Pilot agar sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara, sehingga MoU ini lebih memberikan keuntungan dan mudah untuk diterapkan.
-
Apa tugas Kominfo di Papua? Tugas yang diemban Libra dan rekannya sesama bidan maupun tenaga kesehatan di Papua tidak mudah. Kondisi geografis provinsi paling timur Indonesia penuh tantangan. Pemerintah dalam 10 tahun terakhir memang terus membenahi Papua. Namun medan yang berat membuat upaya itu belum bisa menjangkau setiap jengkal tanah Papua.
-
Siapa yang diminta memberantas judi online? Sahroni menegaskan, seluruh penegak hukum termasuk juga kejaksaan, kehakiman, hingga lembaga pemasyarakatan diminta bekerja sama memberantas judi online.
-
Apa dukungan DPR untuk kerja sama Australia-Jawa Barat? “Kami berterima kasih atas komitmen Australia untuk mendukung pengembangan sektor kesehatan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat yang menjadi provinsi dari konstituen saya,“ katanya.
-
Siapa yang diminta Menkominfo untuk ikut berantas judi online? Instruksi Menteri tersebut jelas memerintahkan seluruh perangkat dan birokrat untuk memerangi fenomena judi online.
-
Apa tujuan diubahnya Kementerian Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital? 'Resminya belum, tapi penggantian nama kementeriannya diubah untuk menjawab tantangan zaman. Dan perubahan ini jadi lebih fokus sesuai dengan Asta Cita Pak Presiden Prabowo yang salah satunya menitikberatkan kepada digital sehingga diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital,' ujar Meutya kepada awak media di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Senin (21/10).
Mungkin saja hal ini dilakukan seiring banyaknya situs yang beberapa waktu lalu sempat down akibat serangan para hacker. (mdk/ega)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tempat kerja yang melanggar undang-undang tersebut akan ditindak dan harus membayar denda hingga Rp982 juta.
Baca Selengkapnya
Langkah ini menjadi upaya untuk meningkatkan keamanan daring dan mendukung peran orang tua dalam melindungi anak-anak mereka dari dampak negatif dunia maya.
Baca Selengkapnya
Ini akan diatur dalam undang-undang yang diajukan pemerintah federal Australia.
Baca Selengkapnya
Beberapa poin revisi UU Polri menjadi sorotan akan diberi kewenangan pengawasan dan akses blokir ruang siber, penyadapan, sampai penggalangan intelijen.
Baca Selengkapnya
Perdana Menteri Australia mengumumkan akan melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun.
Baca Selengkapnya
Menhan Prabowo menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya kepada PM Australia dan jajarannya
Baca Selengkapnya
Revisi UU Polri: Polisi Bisa Awasi, Menindak dan Memblokir Akses Ruang Siber
Baca Selengkapnya
Kedatangan Menhan Australia sekaligus meneken Defence Cooperation Agreement (DCA) di Akademi Militer (Akmil).
Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya
Baca Selengkapnya
Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat memperkuat kerja sama tentang Pilot Pertukaran Pengembangan Keterampilan Indonesia-Australia.
Baca Selengkapnya
Bea Cukai terus berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di bidang pengawasan. Salah satunya dengan Bea Cukai Australia atau Australian Border Force
Baca Selengkapnya
SAFEnet menilai revisi UU tersebut menjadi berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian.
Baca Selengkapnya