Follow
Pemerintah Australia perluas hukum privasi
Merdeka.com - Pihak Australia kini bersiap-siap untuk memulai membahas hal-hal yang diperlukan untuk mengubah undang-undang privasi negaranya agar lebih aman.
Pemerintah tampaknya mempertimbangkan untuk memperbarui hukum privasi untuk menindaklanjuti pertumbuhan pesat kemampuan penggunaan informasi, pengawasan, serta komunikasi teknologi. Pada dasarnya, pihaknya ingin meningkatkan keamanan online, seperti yang dilaporkan ABC (26/11).
Komisi Reformasi Hukum Australia telah diberi mandat serius untuk melakukan hal tersebut. Kemungkinan, berbagai perbaikan undang-undang tersebut akan selesai hingga tahun depan.
-
Kenapa Kemnaker revisi MoU dengan Australia? Menyadari adanya tantangan dan kendala dalam penerapannya, pemerintah kedua negara yang dikoordinator oleh Kementerian Perdagangan RI dan Department of Foreign Affairs and Trade of Australia berinisiatif melakukan review terhadap MoU ini. Langkah itu sebagai salah satu usaha untuk memperbaiki proses dan mekanisme Pilot agar sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara, sehingga MoU ini lebih memberikan keuntungan dan mudah untuk diterapkan.
-
Kenapa Australia fokus pada diri sendiri? “Hasil di pertandingan sebelumnya tidak sesuai dengan harapan kami,“ kata Arnold. “Kami akan fokus pada mentalitas dan reaksi kami setelah kekalahan di laga pertama, untuk mempersiapkan diri menghadapi Timnas Indonesia di pertandingan yang akan datang,“ tambahnya.
-
Apa dukungan DPR untuk kerja sama Australia-Jawa Barat? “Kami berterima kasih atas komitmen Australia untuk mendukung pengembangan sektor kesehatan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat yang menjadi provinsi dari konstituen saya,“ katanya.
-
Siapa yang akan membela Australia? Dalam skuad Australia, terdapat dua pemain yang berasal dari Serie A Italia.
-
Siapa yang diminta Menkominfo untuk ikut berantas judi online? Instruksi Menteri tersebut jelas memerintahkan seluruh perangkat dan birokrat untuk memerangi fenomena judi online.
-
Bagaimana cara Kominfo menyusun regulasi AI? Menteri Budi Arie menyatakan Indonesia menggunakan pendekatan horizontal dan vertikal untuk menyusun regulasi yang berkaitan dengan teknologi AI. Menurutnya, pendekatan horizontal melalui pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi serta Surat Edaran Menteri Kominfo tentang Etika AI.
Mungkin saja hal ini dilakukan seiring banyaknya situs yang beberapa waktu lalu sempat down akibat serangan para hacker. (mdk/ega)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Poin Revisi UU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Ditetapkan Sesuai Kebutuhan Presiden
Baca Selengkapnya
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca Selengkapnya
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca Selengkapnya
Demikian pula halnya dengan pengungkapan serta penyebaran informasi tersebut, apakah menyangkut kepentingan privat ataukah kepentingan publik.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menteri Anas bilang penjelasan pasal soal wakil menteri dihapus lantaran bersifat inkostitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011.
Baca Selengkapnya
Tahapan pemilu menjadi inti dari proses demokrasi ini, yang secara menyeluruh melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan terstruktur.
Baca Selengkapnya