Pemerintah berencana mengkaji revisi UU Telekomunikasi

Merdeka.com - Perkembangan industri telekomunikasi yang dinamis, berdampak terhadap aturan-aturan yang tidak relevan lagi untuk diterapkan khususnya merujuk pada UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi.

Maka dari itu, pemerintah berencana mengkaji kembali beleid tersebut. Menurut anggota komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), I Ketut Prihadi Kresna, saat ini ada dua kemungkinan yang akan dilakukan untuk memperbaharui beleid itu, pertama: merevisi dan kedua: menggantikan dengan UU baru.

"Kami masih mencermati isu-isu yang ada sekarang ini. Lalu akan kami bandingkan dengan UU 36 tahun 1999. Apakah dari sekian pasal dari UU 36 tahun 1999 ini, lebih banyak yang harus diganti atau lebih banyak yang harus disesuaikan," katanya kepada awak media usai acara diskusi tentang interkoneksi yang diselenggarakan oleh Indonesia Technology Forum (ITF) di Jakarta, Selasa (7/3).

Keputusan untuk direvisi atau diganti beleid itu tergantung dari hasil kajian yang dilakukan oleh pihak internal. Pihak internal ini tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) saja, melainkan melibatkan operator selular, Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Dijelaskannya, jika dalam kajian itu ditemukan sebanyak 50 persen lebih aturan-aturan yang mestinya diubah, maka diperlukan adanya UU pengganti. Namun, jika sebaliknya hanya akan dilakukan revisi.

"Baru akan dibahas secara internal dulu. Yang dibahas itu materinya dari itu. Apa-apa saja yang masih relevan dari UU tersebut. Nanti kita sisir satu per satu sesuai dengan perkembangan saat ini," tutur Ketut.

Sebagaimana diketahui, UU yang disahkan pada era Presiden BJ Habibie itu sudah banyak yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Contoh kecilnya saja penggunaan telepon melalui layanan data. Tak bisa dihindari layanan ini tengah menjadi booming di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Maka, sudah sepatutnya ada aturan yang memayungi layanan telepon berbasis internet ini. Namun secara garis besarnya, kelak beleid yang akan direvisi ataupun digantikan itu akan fokus mengatur perubahan yang terjadi pada model bisnis saat ini. Kendati begitu, Ketut belum bisa memprediksikan kapan bentuk dari rencana tersebut akan selesai.

"Wah itu tergantung. Saya gak bisa jawab soal target selesainya. Masih lamalah," ungkap dia.