Pemerintah Buka Peluang Investasi Teknologi Pita Lebar
Merdeka.com - Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail mengatakan, membuka peluang investasi teknologi pita lebar di Indonesia.
Dia mengatakan, pemerintah telah melaksanakan pembangunan infrastruktur digital, termasuk membangun jaringan 5G. Terlebih, telah melaksanakan uji coba sejak tahun 2017 dan mengimplementasikan komersialisasi jaringan 5G oleh tiga operator telekomunikasi seluler di 13 kota sejak 27 Mei 2021.
"Bahkan sudah diterapkan untuk industri 4.0 di Batam sejak 7 Juni 2021 dan untuk kebutuhan pertambahan serta industri otomotif di Indonesia," jelasnya.
-
Apa saja yang mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia? Program utama 'Peta Jalan Indonesia Digital 2022-2024' menjadi bukti nyata. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 100 ribu menara BTS yang tersebar di seluruh negeri, yang memberikan akses internet ke lebih dari 94% kota di Indonesia.
-
Bagaimana Kominfo melihat investasi Apple di Indonesia? Mengenai investasi Apple di Indonesia, Usman mengatakan bahwa Kominfo mengurus aspek teknologi yang dipakai, bukan terfokus pada aspek investasi keuangannya.
-
Bagaimana teknologi informasi berkembang di Indonesia? Sejak diperkenalkannya radio, teknologi informasi terus mengalami perkembangan pesat yang mempengaruhi peradaban masyarakat informasi di Indonesia. Kemudian, dengan berkembangnya internet, teknologi informasi semakin merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.
-
Kenapa Kemkominfo dorong kemajuan teknologi? Kami lakukan untuk mendorong kemajuan teknologi dan ekonomi bangsa yang lebih baik dan membuka berbagai ruang bagi masyarakat Indonesia,' pungkasnya.
-
Mengapa peningkatan kualitas internet di Indonesia penting? Peningkatan kualitas konektivitas diperlukan agar adopsi teknologi terbaru, seperti 5G dan Internet of Things (IoT) bisa makin merata.
-
Mengapa Kemenkominfo mendorong pendekatan inklusif? 'Kita mengusulkan agar bagaimana digital divide bisa dihilangkan dengan mengedepankan inklusivitas dari semua negara yang mengembangkan AI,' tutur Wamenkominfo Nezar Patria dalam Ministerial Session Regional Approach to Advance Ethical Governance of Artificial Intelligence, di Brdo Congress Centre, Slovenia, Senin (5/2).
Menurutnya, Indonesia menghadapi tiga tantangan dalam meningkatkan perubahan dalam sektor digital yaitu konektivitas, kesenjangan digital ketika pandemi dan perluasan jaringan infrastruktur digital.
"Masalah yang dihadapi Indonesia saat ini pandemi menyoroti infrastruktur digital yang efektif untuk mendukung produktivitas. Selain itu kesenjangan antara mereka yang mampu membayar layanan internet untuk produktivitas dan mereka yang harus mengurangi akses internet sebagai dampak ekonomi. Dan ketiga ada pergeseran dalam memastikan kapasitas, persaingan, dan keterjangkauan sambil mendorong investasi," jelasnya.
Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berupaya mewujudkan target Advokasi Broadband Commission 2025 ITU.
"Pada tahun 2025 seluruh negara diharapkan dapat memberikan kebijakan pitalebar universal, keterjangkauan layanan broadband, mendorong setiap orang memiliki akses online, literasi dan keterampilan digital, layanan keuangan digital, e-commerce dan kesetaraan gender dalam mengakses layanan," jelas Dirjen Ismail.
Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo memaparkan keberadaan jaringan pitalebar dengan kemakmuran negara. Menurutnya makin tinggi penetrasi Fixed Broadband dan Mobile Broadband di suatu negara, makin baik kemampuan negara tersebut untuk memitigasi risiko kerusakan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Peran fixed broadband lebih besar di negara maju untuk efek “return to scale” dan peran mobile broadband lebih besar di negara berkembang untuk aspek aksesibilitas," ungkapnya.
Dirjen Ismail menyatakan semua spektrum frekuensi jaringan 5G yang tersedia pada akhir tahun 2021 diperkirakan akan memacu pertumbuhan PDB menjadi Rp 2.874 triliun dan mencapai Rp 3.549 Triliun di tahun 2035. “Peningkatan Produktivitas 9,7 juta/kapita di tahun 2030 dan sebesar 11,6 Juta/kapita tahun 2035,” tuturnya.
Bahkan implementasi jaringan 5G di Indonesia, menurut Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo diperkirakan bisa menigkatkan investasi seberas Rp591 triliun tahun 2030 dan meningkat menjadi Rp 719 triliun di tahun 2035.
"Sehingga diperkirakan ada penambahan peluang kerja 4,6 juta pada tahun 2030 dan 5,1 juta peluang kerja di tahun 2035," ungkapnya.
Melihat peluang ekonomi dan dampak implementasi 5G, Dirjen Ismail mengajak sektor swasta meningkatkan investasi di Indonesia.
"Saya sangat senang bisa mempresentasikan capaian pembangunan infrastruktur digital Indonesia. Indonesia telah mempersiapkan transformasi digital di setiap aspek kehidupan. Izinkan saya untuk memperkenalkan pencapaian dan membuka peluang investasi teknologi baru di Indonesia," ungkapnya. (mdk/faz)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perlu diketahui, saat ini hampir 97% wilayah pemukiman telah terhubung dengan jaringan telekomunikasi. Namun masih punya PR kualitas di beberapa wilayah.
Baca SelengkapnyaUpaya-upaya menumbuhkan pengembangan ekonomi digital perlu kerja bersama.
Baca SelengkapnyaPemerintah kini tengah mengebut pembangunan IKN di Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaAda hal lain nampaknya dari rayuan pemerintah ke Elon Musk untuk hadirkan satelit Starlink.
Baca SelengkapnyaDalam beberapa waktu ke depan, akan ada sejumlah perusahaan yang mulai beroperasi.
Baca SelengkapnyaNantinya, skema penjaminan infrastruktur di IKN diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersendiri.
Baca SelengkapnyaBagi para pebisnis kelas UMKM, digitalisasi membawa bisnis konvensionalnya naik level.
Baca SelengkapnyaPotensi besar sebagai digital hub tak boleh dilepaskan begitu saja.
Baca SelengkapnyaIni insentif yang diterima operator seluler yang mau bangun jaringan 5G.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaBocoran ini bersifat kajian yang dilakukan KPPU terhadap penyedia internet Low Earth Orbit (LEO).
Baca SelengkapnyaPersoalan ini menurutnya juga harus ditindaklanjuti oleh pemerintah agar tidak ada lagi kesenjangan kualitas internet di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya