Pemerintah didesak ubah UU Telekomunikasi dan Penyiaran

Merdeka.com - Telekomunikasi dan penyiaran merupakan dua sektor strategis yang memiliki nilai sosial ekonomi dan politik sangat besar bagi sebuah bangsa. Namun, tiadanya penegakan peraturan yang memadai membuat dua sektor itu belum memberikan nilai yang cukup bagi kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Terlebih di era konvergensi teknologi saat ini, dua sektor itu sangat berhubungan bahkan menyatu. Namun, realitanya kedua regulasi keduanya masih belum sama. Bahkan secara paradigma berbeda.

"UU Telekomunikasi No 36 tahun 1999 itu kan dibuat saat zaman deregulasi dan liberalisasi yang menyebabkan pemodal asing dapat menjadi pemegang saham mayoritas yang mengendalikan perusahaan telekomunikasi. Sementara, UU penyiaran no 32 tahun 2002 lahir di zaman reformasi sehingga undang-undang ini lebih demokratis dalam pengaturan kepemilikan. Sejumlah pasal menunjukkan bahwa kedua undang-undang itu mempunyai perbedaan paradigmatic dalam mengatur industrinya," kata Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), Amir Effendi Siregar saat diskusi di Jakarta, Selasa (28/07).

Berdasarkan hasil penelitian pihaknya di lima kota yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Makassar, sejak awal perkembangan telekomunikasi pemerintah Indonesia kurang memperhatikan keberlangsungan kebijakan yang dibuatnya.

"Ketiadaan blue print dan road map yang memadai untuk pembangunan berbagai sektor di telekomunikasi menjadi salah satu penyebabnya," ujarnya.

Ketiadaan regulator yang independen juga menyebabkan kerugian bagi negara dan warga. Misalnya saja, pengaturan bisnis yang tak sehat dan tidak transparan tarif. Lemahnya penegakan aturan penyiaran juga menyebabkan siaran nasional yang Jakarta - sentris dan lemahnya penyiaran lokal daerah.

Oleh sebab itu, pihaknya menyarankan agar pemerintah segera mengubah UU Telekomunikasi yang lebih adil, demokratis, mengutamakan kemakmuran rakyat Indonesia, serta membatasi kepemilikan investasi modal asing.