Pemerintah diminta investigasi mitra manage service operator
Merdeka.com - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu menginvestigasi vendor perangkat telekomunikasi yang menjadi mitra manage service atau outsourcing di operator seluler.
"Menarik yang mas Roy sampaikan mengenai peran Indosat dalam penyadapan terhadap Presiden dan beberapa pejabat tinggi negara lainnya," ujar Kabid Keamanan Internet APJII Irvan Nasrun kepada merdeka.com, Jumat (29/11).
Menurut dia, yang perlu diperhatikan juga adalah yang dilakukan oleh operator seluler yang melakukan outsource jaringannya.
-
Bagaimana APJII ingin meningkatkan keamanan siber? Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan siber di Pusat Data Nasional dan memastikan adanya peningkatan yang signifikan dalam protokol keamanan untuk mencegah serangan di masa depan.
-
Bagaimana APJII mendapatkan data pengguna internet? Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis survei penetrasi internet Indonesia 2024.
-
Apa tujuan APJII melakukan survei internet di daerah 3T? Survei ini bukan hanya tentang angka tetapi juga cerminan dan realitas dan tantangan yang dihadapi dalam pemerataan akses internet ke seluruh kawasan di Indonesia. Terutama di daerah 3T atau daerah yang tertinggal,“ ujar Ketua Umum APJII Muhammad Arif di Jakarta, Selasa (17/9).
-
Mengapa KPK harus menyelidiki kasus ini? “Satu keberanian untuk menangani kasus -kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, kemudian yang kedua bisa menjadi legacy (warisan) kepada pimpinan berikutnya,“ pungkasnya.
-
Bagaimana APJII mengukur penetrasi internet di daerah 3T? Berdasarkan survei penetrasi internet yang diumumkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada Selasa (17/9) di Jakarta, sebanyak 1.950 responden dari 64 kabupaten di 17 provinsi terlibat dalam penelitian ini.
-
KPK sedang menyelidiki apa? “Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,“ kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
"Misalnya ada operator seluler yang melakukan outsource ke Huawei, bagaimana seandainya jaringan operator tersebut disadap oleh China? Apakah hal ini sudah diantisipasi? tuturnya.
Seperti diketahui, PT XL Axiata menggunakan jasa Huawei untuk mengoperasikan jaringannya dalam kerangka manage service. Menurut Presdir XL Hasnul Suhaimi, manage services tidak selalu mengelola pusat data atau data penting.
"Bisa dalam hal ketersediaan listrik, atau pemeliharaan BTS dan sebagainya. Namun tetap akan kami antisipasi hal seperti itu, sesuai dengan arahan Menkominfo Tifatul Sembiring," ujarnya.
Sementara itu, anggota BRTI Nonot Harsono mengatakan regulator juga telah menerima laporan dari Indosat yang juga akan menggunakan vendor asal China tersebut untuk mengelola jaringannya.
"Kalau hanya mengelola asset milik operator tidak masalah dan itu tidak menyalahi aturan. Yang jadi masalah kalau yang mereka kelola adalah aset vendor itu sendiri," katanya. (mdk/das)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi menjelaskan, hal ini terjadi sebelum nama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berubah menjadi BAKTI.
Baca SelengkapnyaDua orang oknum karyawan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi pun ditangkap.
Baca SelengkapnyaPusat Data Nasional yang dibawah kendali Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami down. Pengamat menduga ada unsur serangan siber.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BAKTI Kementerian Kominfo menerima usulan sekitar 80.000 titik penyediaan akses internet dari KPU.
Baca SelengkapnyaPusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami down.
Baca SelengkapnyaKondisi tersebut menunjukan rentannya keamanan data institusi publik yang dikelola negara.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan Mbak Ita dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.
Baca SelengkapnyaAdapun, handphone tersebut akan dimasukan ke dalam daftar barang bukti.
Baca SelengkapnyaAdanya gangguan ini berdampak terhadap layanan publik, salah satunya imigrasi.
Baca Selengkapnya