Pemerintah Disarankan Bentuk Relawan Pantau Penerapan ASO

Merdeka.com - Suntik mati tv analog telah dilakukan pada Kamis (2/11) malam pukul 24.00 WIB. Setelah dilakukannya migrasi ke siaran digital, pemerintah dirasa perlu memikirkan langkah selanjutnya.

Menurut peneliti Pusat Riset Kebijakan Publik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Darmanto, pemerintah disarankan membentuk tim pengawas independen. Tim ini berisi relawan-relawan yang memiliki komitmen terhadap ASO yang tersebar di setiap wilayah provinsi.

"Tujuan dibentuknya tim pengawas independen berbasis sukarela di setiap wilayah provinsi ini, ada tiga poin penting," kata dia kepada Merdeka.com melalui sambungan telepon, Jumat (4/11).

Pertama, melakukan pemantauan untuk memastikan di daerah-daerah ada jaminan ketika analog switch off (ASO) diberlakukan tidak merugikan masyarakat. Kedua, mengawasi pengelola multipleksing dan penyelenggara siaran untuk taat dengan roadmap ASO, dan ketiga adalah menampung masalah-masalah yang hadir terkait dampak ASO dari masyarakat.

"Jadi ketiga hal itu yang harus dilakukan oleh tim pengawas independen yang bersifat sukarela tadi. Untuk memperkuat posisi dan otoritasnya, diperlukan adanya SK yang dibuat oleh Kominfo," ungkap dia.

Terlepas itu, Darmanto mengakui bahwa ASO memang perlu dilakukan. Karena ini merupakan kesepakatan dunia yang sudah disepakati puluhan tahun lalu. Di lihat dari sisi teknologinya pun, analog dianggap boros.

"Boros maksudnya begini, misalnya satu frekuensi UHF yang dipakai oleh satu stasiun, satu stasiun ya hanya bisa untuk satu program. Dengan adanya teknologi digital, satu frekuensi paling tidak bisa dipakai 12 saluran program. Sehingga nanti itu akan lebih menghemat frekuensi. Dengan menghemat frekuensi itu, maka kemudian frekuensi yang selama ini dipakai untuk siaran sebagian bisa dipakai mendukung jaringan 5G dan broadband," ungkap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa migrasi siaran tv analog ke digital sudah menjadi aturan yang diputuskan oleh pemerintah. Maka, wajib hukumnya seluruh stasiun televisi tunduk terhadap beleid yang sudah ditetapkan.

Terlebih ASO adalah kebijakan internasional yang diputuskan oleh International Telecommunication Union sejak belasan tahun yang lalu. Di negara ASEAN sendiri, hanya Indonesia dan Timor Leste yang belum menerapkan.

"Di dalam undang-undang kita sendiri sudah dicantumkan dan sudah menjadi kebijakan resmi pemerintah. Pun sudah dimusyawarahkan melalui koordinasi berkali-kali dengan pembagian tugas," kata dia. (mdk/faz)