Pemerintah harus lakukan uji publik RPM pajak e-commerce

Merdeka.com - Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta Menteri Keuangan untuk melakukan uji publik atas naskah Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perpajakan Pelaku Usaha Perdagangan Berbasis Elektronik (RPMK Pajak E-Commerce) sebelum diterbitkan.

Menurut Ketua Umum idEA, Aulia E. Marinto, selama ini yang disampaikan kepada pihaknya hanyalah baru berupa sosialisasi konsep dan bukan berupa naskah draft PMK yang dimaksud.

“Maka itu, uji publik atas naskah RPMK Pajak E-Commerce harus dilakukan sebelum disahkan agar asas formal dan material pembentukan peraturan terwujud. Usulan dan masukan secara lisan dan/atau tertulis dari pemangku kepentingan seperti pelaku usaha ecommerce, akademisi maupun masyatakat luas yang disampaikan pada saat uji publik merupakan satu kesatuan yang harus diselenggarkan pada saat pembentukan sebuah kebijakan,” jelasnya saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/1).

Selain itu, dikatakan Aulia, partisipasi publik penting dilakukan guna memastikan kebijakan tersebut tidak menghambat laju pertumbuhan pelaku usaha e-commerce terutama yang berbisnis di marketplace.

“Mengingat sebagian besar pelaku usaha di marketplace adalah pelaku usaha pemula skala kecil yang baru memulai bisnisnya, maka secara prinsip idEA mendukung apabila dalam RPMK Pajak E-Commerce diterapkan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha yang memiliki peredaran usaha kotor sampai dengan 4,8 milyar rupiah setahun,” ungkapnya.

“Penerapan aturan perpajakan tersebut diperlukan untuk mendorong UMKM offline bertransformasi menjadi UMKM online, memudahkan pemungutan pajak di masa datang, sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM Mikro di Indonesia” tambah Aulia.

Kondisi ini berbeda dengan Media Sosial yang juga memberikan ruang bagi terjadinya transaksi bisnis, namun tidak dibebani dengan kewajiban yang sama. Demikian pula dengan platform luar negeri yang juga memperoleh penghasilan dari Indonesia dan sampai saat ini tidak dibebani kewajiban perpajakan apapun.

“Dikhawatirkan, dengan perlakuan yang berbeda, kebijakan ini berpotensi membuat pelaku usaha meninggalkan model marketplace sehingga tujuan kebijakan ini pada akhirnya tidak tercapai,” terang bos Blanja.com itu.