Pemerintah ingatkan kembali dampak tak registrasikan kartu prabayar

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengingatkan kepada masyarakat terkait mekanisme pemblokiran bertahap kartu prabayar. Hal itu bila masyarakat belum juga melakukan registrasi ulang. Hal itu disampaikan oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemkominfo, Achmad M. Ramli.

Menurutnya, mekanisme pemblokiran, jika 30 hari setelah 28 Februari 2018 masih tidak mendaftar maka layanan outgoing call dan SMS diblokir. 15 hari setelahnya incoming call dan SMS diblokir, tapi masih bisa menggunakan layanan data.

“Data ditutup total 15 hari setelah layanan incoming diblokir,” jelasnya di Jakarta, Rabu (20/12).

Dikatakannya, pemberian jeda waktu hingga dua bulan ini dilakukan untuk menghargai uang masyarakat yang telah dibayarkan ke operator dalam bentuk data.

“Ini kita lakukan karena kita hargai betul uang masyarakat yang ada di operator, jadi 2 bulan terakhir datanya baru kita blok,” kata dia yang dikutip dari website resmi Kemkominfo.

Sementara itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga batas akhir pendaftaran.

“Kita masih punya waktu kurang lebih 2 bulan (hingga Februari 2018, red.), tapi kita harapkan masyarakat tidak menghabiskan begitu saja menunggu akhir. Namun jika memang karena hal teknis tertentu, kira-kira hingga akhir April 2018 masih bisa menikmati layanan walau makin terbatas, tapi pendaftaran masih dimungkinkan,” jelas Merza yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur Smartfren.

Dalam kesempatan yang sama Sekjen ATSI sekaligus Wakil Direktur Hutchitson 3 Indonesia (H3) Danny Buldansyah memaparkan dampak penerapan kebijakan registrasi kartu prabayar tersebut.

“Ketika mulai diterapkan kebijakan registrasi prabayar itu, pengaktifan kartu baru secara bertahap berkurang, pengisian pulsa secara bertahap bertambah, mudah-mudahan ini berlangsung terus,” ujarnya.