Pemerintah Perlu Perhatikan Industri Seluler

Merdeka.com - Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Kristiono mengatakan, pemerintah harus melakukan upaya agar industri seluler tumbuh positif di tahun 2019. Masalahnya, selama tahun 2018, industri seluler yang dianggap sebagai infrastruktur ekonomi digital ini justru mengalami pertumbuhan yang tidak sehat.

"Kalau kita lihat sampai 2018, ini pertama kali dalam sejarah industri seluler kita tumbuh negatif. Ini kan artinya gak sehat. Kalau tidak sehat, pastinya akan memengaruhi banyak hal. Apalagi industri ini menjadi infrastruktur ekonomi digital," jelasnya, Kamis (17/1).

Menurutnya, problem besar yang sedang dihadapi industri ini adalah adanya ketidakseimbangan antara demand dan supply. Secara demand, tumbuh bagus. Seperti, peningkatan penggunaan smartphone dan trafik data yang terus memperlihatkan kenaikan. Namun persoalannya adalah pertumbuhan permintaan itu tidak bisa menjadi revenue.

"Akibatnya berpengaruh terhadap supply yang berdampak terhadap bagaimana operator seluler ini bisa melakukan investasi dan melayani pelanggan dengan baik," ucapnya yang ditemui usai acara Selular Business Forum 2019 di Balai Kartini, Jakarta.

Lebih lanjut dikatakan Kristiono, ada 2 hal yang harus diperhatikan pemerintah agar industri seluler ini sehat. Pertama, saat pemerintah akan melelang frekuensi, sebaiknya merasionalkan harga dari nilai spektrum itu. Sebab, saat ini regulator masih menggunakan parameter-parameter lama untuk menetapkan harga spektrum.

"Kita berharap kepada pemerintah pada saat lelang frekuensi atau apapun, itu lebih rasionallah. Jadi tidak lagi menggunakan parameter-parameter yang lama," ungkap dia.

Parameter yang lama, kata dia, seperti voice dan SMS. Harusnya menggunakan parameter baru seperti data. Karena porsi data sudah besar daripada SMS dan voice. Maka, nilai spektrum pun semestinya turun, harganya juga harus turun.

"Ini karena harga data kita pun paling murah di dunia kecuali di India seperti tadi diungkapkan dari ATSI," terangnya.

Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pemain Over The Top (OTT). OTT sendiri merupakan layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. Contohnya Google, Facebook, dan lain sebagainya. Maka itu, pemain OTT sudah saatnya diatur agar sama dengan industri seluler.

Pemerintah diharapkan segera menetapkan aturan mengenai OTT. Aturan mengenai OTT ini sempat ramai diperbincangkan. Ditargetkan pada tahun 2017 selesai. Namun, hingga saat ini aturan itu belum kelar.

"Sekarang orang telepon lewat WA call. Ini harus diatur agar level playing field sama. Pemerintah harusnya cepat buat aturan mengenai ini. Jangan biarkan mereka masuk dan menggerogoti industri nasional," ujarnya. (mdk/faz)