Pemerintah perlu perketat aturan buat Google dan pemain OTT lainnya

Merdeka.com - Dimitri Mahayana, Chief Lembaga Riset Telematika Sharing Vision mengatakan, pemerintah perlu tegas terhadap geliat pemain Over The Top (OTT) asing seperti Google, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Pasalnya, jika ketegasan dalam kebijakan masih lemah, maka akan berdampak terhadap industri itu sendiri. Terlebih, perbedaan perlakuan aturan antara OTT asing dengan operator telekomunikasi sangat jauh.

Misalnya saja aturan untuk operator telekomunikasi yang diikat dengan aturan yang banyak mulai dari biaya lisensi, BHP telekomunikasi, BHP pita spektrum, PPN, PPh, USO, tarif interkoneksi, layanan pelanggan, dan banyak lagi. Sementara, pemain OTT asing tak diperlakukan seperti itu. Bahkan tidak membayar pajak hasil transaksinya di Indonesia.

"Jika terus dibiarkan tanpa regulasi ketat dan tegas, maka boleh jadi OTT ke depan bisa membeli operator seluler. Sinyalamen kesana sudah ada seperti Google yang membeli sejumlah perusahaan perangkat keras hingga jaringan virtual. Dan ini berbahaya karena informasi nanti satu sumber," ujarnya melalui keterangan resmi belum lama ini.

Selain itu, Dimitri menyarankan kepada pemerintah untuk menghapus wacana tidak ada kewajiban membangun data center. Menurutnya, data center menjadi salah satu komponen penting agar OTT asing tak bisa berkelit dari regulasi, terutama pajak seperti selama ini.

"Sebab, semua transaksi online otomatis terekam dan tak bisa disangkal mereka," katanya.

Sebetulnya, aturan mengenai data center perusahaan asing sudah ada dalam PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 17 Ayat 2. Dalam aturan tersebut tertulis: 'Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.'

Untuk itulah, sambung Dimitri, perusahaan-perusahaan OTT dengan basis pengguna besar seperti Google, Facebook, dan WhatsApp, seharusnya menjadi layanan internet yang paling pertama diminta berkomitmen membangun data center.

"Peta arahnya harus jelas dilakukan pemerintah. Pada 2017 nanti, itu harus siapa yang dikejar lebih dulu untuk membangun bangun data center di Indonesia. Jangan terus ada kecemburuan sosial karena tidak baik buat iklim usaha,” jelas dia.