Pemerintah umumkan tarif interkoneksi baru, turun 26 persen
Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akhirnya telah menyelesaikan perhitungan biaya interkoneksi tahun 2016. Proses perhitungan biaya interkoneksi telah dimulai sejak tahun 2015 dengan melibatkan para penyelenggara telekomunikasi yang berinterkoneksi.
Perhitungan biaya interkoneksi tersebut dilakukan atas dasar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PM) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi dengan memperhatikan masukan dari para stakeholder dan melakukan konsultasi publik untuk menyempurnakan regulasi tarif dan interkoneksi.
"Sejak tahun 2006, perhitungan biaya interkoneksi telah dilakukan dengan mengedepankan prinsip berbasis biaya (cost based) yang dipandang adil bagi para penyelenggara telekomunikasi untuk menjamin pelaksanaannya secara transparan, non-diskriminatif dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuatan pasar dari penyelenggara dominan," terang Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo, Noor Izza, dalam siaran persnya, Rabu (03/08).
-
Bagaimana Telkom membangun konektivitas di Indonesia? 'Melalui kemitraan kami dengan BW Digital dan sebagai bagian dari keseluruhan 7 sistem kabel bawah laut ICE kami, kami bertujuan untuk menjembatani kesenjangan konektivitas antar data center di negaranegara ini dan membentuk masa depan Lanskap Bawah Laut Asia Pasifik,' ungkap Chief Executive Officer Telin, Budi Satria Dharma Purba.
-
Bagaimana Telkom memajukan konektivitas digital? 'Inisiatif kabel bawah laut ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam memajukan konektivitas digital di Indonesia. Fokus kami adalah memberikan latensi ultra rendah, rute unik dan akses langsung dari data center ke data center, yang kami yakini sebagai langkah signifikan menuju masa depan konektivitas digital di wilayah ini,' ungkap CEO Telin Budi Satria Dharma Purba.
-
Bagaimana Kominfo membantu perbatasan? PLBN didesain bukan hanya untuk pelayanan lintas batas negara semata. Tetapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan negara.
-
Bagaimana singkatan nama baru Kementerian Komunikasi dan Digital? 'Komdigi,' jelasnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas telekomunikasi Indonesia? Dua orang yang bertanggung jawab atas kondisi telekomunikasi Indonesia, yaitu Mayjen TNI Soehardjono (dirjen pos dan telekomunikasi) serta Ir Sutanggar Tengker Yahya (direktur telekomunikasi di ditjen pos dan telekomunikasi yang juga mantan dirut PN Telekomunikasi Indonesia), menyadari pentingnya menggunakan satelit untuk menyambungkan komunikasi di wilayah nusantara yang begitu luas dan terpisah jarak begitu jauh.
-
Kenapa Kemkominfo dorong kemajuan teknologi? Kami lakukan untuk mendorong kemajuan teknologi dan ekonomi bangsa yang lebih baik dan membuka berbagai ruang bagi masyarakat Indonesia,' pungkasnya.
Dikatakannya, perhitungan biaya interkoneksi tersebut menggunakan metode Bottom Up Forward Looking Long Run Incremental Cost (BU FL LRIC) yang dilakukan dengan mengembangkan model konfigurasi jaringan yang efisien. Berdasarkan hitungan tariff interkoneksi yang terbaru itu, ditetapkan bahwa rata-rata penurunannya sekitar 26 persen.
"Dari perhitungan dari komponen-komponen jenis interkoneksi, dapat katakan resultansi penurunannya 26 persen. Hasil perhitungan biaya interkoneksi mulai berlaku pada tanggal 1 September 2016 sampai dengan Desember 2018 dan dapat dievaluasi oleh BRTI setiap tahunnya," ujarnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, pernah mengutarakan keinginannya bahwa penurunan tariff interkoneksi bisa di atas 20 persen. Dia juga mengatakan, efek dari penurunan tariff interkoneksi akan berimbas ke pelanggan ritel operator telekomunikasi.
Pasalnya dengan penurunan tariff interkoneksi ini, pelanggan akan dapat merasakan tariff murah untuk melakukan telepon beda operator. Di samping itu, akan terasa juga pada pengurangan pada peredaran kartu SIMCard. Hal itu sebagaimana diketahui, banyak pengguna selular yang memiliki kartu SIMCard lebih dari satu.
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Erick mengatakan bahwa sejauh ini Indonesia telah mampu menekan biaya logistik hingga 13-14 persen.
Baca SelengkapnyaRealisasi PNBP yang dikelola Kementerian Kominfo cenderung meningkat dalam Tahun Anggaran 2021–2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah terlalu memberatkan keuangan perusahaan telekomunikasi dengan biaya penggunaan frekuensi yang semakin naik.
Baca SelengkapnyaPT Persero ASDP Indonesia Ferry akan memberlakukan tarif baru pada 29 lintasan penyeberangan di seluruh Indonesia yang mulai berlaku pada 3 Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaTarif penyeberangan Merak-Bakauheni naik mulai Kamis (3/8) pukul 00.00 WIB. Kenaikannya rata-rata 5,20 persen untuk seluruh pengguna jasa.
Baca SelengkapnyaAturan baru ditetapkan pada 4 Juli 2023 lalu dan diberikan waktu 30 hari untuk penyesuaian tarif.
Baca SelengkapnyaKementerian Perhubungan menyebut sudah ada diskusi terkait naiknya tarif KRL.
Baca SelengkapnyaRekomendasi jangka pendek lebih banyak terkait dengan komponen yang dapat dikendalikan oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini dirancang sebagai upaya untuk menurunkan harga tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaSubsidi tiket gratis lebih efisien dibandingkan skema sebelumnya.
Baca SelengkapnyaSuntana mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan penghitungan komprehensif terhadap biaya operasional setiap pesawat.
Baca SelengkapnyaTarif baru ini berlaku efektif pada 11 November 2023 pukul 00.00 WIB.
Baca Selengkapnya