Follow
Penerapan pajak antara OTT lokal dan global harus adil
Merdeka.com - Permasalahan pajak bagi pemain Over The Top (OTT) memang sedang menjadi pembahasan hangat. Pemerintah selaku regulator pun akan menjamin kepastian usaha bagi para pemain.
Menurut Ketua Bidang Hubungan Swasta dan Industri, Klik Indonesia, Handoyo Taher, pihaknya mengharapkan agar pemerintah bisa berlaku adil soal penerapan pajak ini.
"Pemerintah harus adil dalam menentukan besaran pajak antara OTT lokal dengan global," ungkapnya saat dihubungi Merdeka.com, (09/02).
-
Apa dampak OTT terhadap pendapatan operator seluler? 'Apa sih dampaknya? Kalau kita lihat dalam 5-7 tahun terakhir penurunan dari pendapatan sms. Kalo kita lihat secara global ancaman terhadap operator ini juga terjadi di seluruh dunia,' Sigit juga menambahkan terdapat setidaknya beberapa dampak yang akan dipengaruhi oleh ketidakadaan regulasi yang mengatur operasional OTT di Indonesia.
-
Bagaimana OTT mempengaruhi pendapatan operator seluler? Efek Gunting kehadiran OTT ini pada satu sisi menaikan traffic penggunaan pada penyedia layanan seluler di Indonesia. Akan tetapi, pada sisi lainnya meskipun traffic dari pengguna akan naik, pendapatan yang dihasilkan akan datar dan sama saja. Sebab, nilai yang masuk itu diterima oleh OTT, bukan penyedia layanan seluler.
-
Siapa yang terdampak negatif oleh OTT? Padahal dalam praktiknya, layanan OTT ini tidak dikenakan oleh PNBP seperti halnya yang dikenakan oleh para penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi pada umumnya.
-
Kenapa Starlink lebih mahal dibanding provider lokal? Starlink menyediakan tiga paket, yaitu internet penggunaan di rumah seharga Rp750.000/bulan, penggunaan selama bepergian seharga Rp990.000/bulan, dan penggunaan di perairan seharga Rp4,34 juta/bulan.
-
Dimana negara dengan internet termahal? Berikut adalah 5 negara yang harga internetnya paling mahal di dunia: Tokelau Wilayah Dependensi Tokelau merupakan bagian dari Selandia Baru dan terletak di Samudra Pasifik selatan.
-
Kenapa regulasi OTT penting untuk industri seluler? Pasalnya belum ada regulasi yang mengatur terkait hal tersebut, sehingga sejumlah dampak dikhawatirkan dapat berpotensi merusak kestabilan industri seluler di Indonesia.
Lebih lanjut, kata dia, saat ini yang dikenakan pajak hanya OTT lokal, sedangkan OTT global sangat kecil.
"Misalnya saja, PPn dikenakan 10 persen, maka semua OTT harus sama," kata Handoyo.
Dirinya pun mencontohkan Singapura yang tegas dalam menerapkan pajak ini. Di sisi lain, dalam beberapa kesempatan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara pernah mengungkapkan bahwa soal pengenaan pajak sudah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Nanti tidak hanya e-commerce yang kena pajak, tetapi OTT yang model bisnisnya menawarkan slot iklan dan lainnya, asal ada transaksi kena pajak,” ungkap Menkominfo Rudiantara.
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Layanan Over The Top (OTT) seperti Google dan Meta, masih menjadi permasalahan hingga hari ini.
Baca Selengkapnya
Kondisi operator seluler di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Baca Selengkapnya
Sandy mengusulkan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menjalin kerjasama dengan layanan ojol dan online shop tersebut.
Baca Selengkapnya
Pasalnya, harga barang impor yang dijual social commerce jauh lebih murah ketimbang produksi UMKM lokal.
Baca Selengkapnya
Keresahan ini muncul setelah Dirjen Pajak mulai menagih pajak atas selisih Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya
Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga peluang pertumbuhan pasar kripto domestik yang baru berkembang.
Baca Selengkapnya
Saat ini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang dikenakan di Indonesia, yaitu pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak tambahan.
Baca Selengkapnya
Bappebti menilai pengenaan pajak kripto seharusnya dilakukan saat industri bersangkutan sudah maju.
Baca Selengkapnya
Pemilik Atlas Beach Club, Hotman Paris mengeluhkan aturan pajak hiburan yang naik hingga 75 persen.
Baca Selengkapnya
Pengenaan besaran pajak 40 persen hingga 75 persen tersebut karena penikmat hiburan karaoke hingga spa tersebut berasal dari masyarakat kalangan tertentu.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito menilai, gugatan yang dilayangkan pelaku usaha spa tersebut merupakan hak dari pelaku usaha atas regulasi pemerintah.
Baca Selengkapnya
Ada banyak tugas menanti Menkominfo pilihan Presiden Prabowo, salah satunya di sektor telekomunikasi.
Baca Selengkapnya