Pengamat sebut network sharing tak berpotensi rugikan negara

Merdeka.com - Pengamat telekomunikasi, Nonot Harsono, menyangkal pernyataan jika revisi aturan Peraturan Pemerintah (PP) No 53/2000 tentang Telekomunikasi yang mengatur penggunaan frekuensi radio dan orbit satelit berpotensi merugikan negara karena berkurangnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di dalam revisi tersebut, ada wacana mengenai network sharing.

"Statement yang menyatakan bahwa network sharing akan berpotensi mengurangi PNBP dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi adalah tidak berdasar," ujarnya dalam pesan singkat kepada Merdeka.com, Rabu (29/06).

Menurut mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ini, kebijakan network sharing dengan sharing perangkat Base Transceiver Station (BTS) akan sangat menghemat belanja BTS sehingga akan mengurangi import. Sedangkan alokasi spektrum frekuensi untuk masing-masing operator sama sekali tidak berubah. Jumlah biaya BHP frekuensi yang wajib dibayarkan juga tidak berubah.

"Jadi, kebijakan network sharing tidak akan mengubah dan tidak akan mengurangi kewajiban PNBP dari setiap operator yang melakukan sharing. Justru negara diuntungkan dengan banyak hal seperti percepatan pita lebar untuk bisa sediakan akses internet di seluruh wilayah NKRI; hemat devisa, kurangi defisit neraca perdagangan; percepat realisasi Kartu Indonesia Sehat dan Pintar (KIS & KIP)," terangnya yang juga Chairman dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel).

Sebelumnya, di beberapa media, Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI), Kamilov Sagala, menyebutkan, jika revisi aturan tersebut berpotensi merugikan negara karena berkurangnya PNBP.

"Kalau mengacu Undang-undang No 36 tentang Telekomunikasi jelas tentang tata cara penyelenggaraan jaringan membutuhkan izin yang diatur dengan keputusan menteri. Kalau penggunaan frekuensi diserahkan pada deal business to business (B2B), ada potensi kerugian," tuturnya.