Pengamat soal telepon misterius tim IT KPU: Jangan dibesar-besarkan

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang dilakukan secara serentak, seorang konsultan sistem IT Pilpres 2019 Harry Sufehmi mengaku dibombardir panggilan misterius dari nomor luar negeri.

Akhirnya, ia memutuskan untuk menonaktifkan nomor ponsel miliknya untuk sementara waktu karena jumlah panggilan yang mencapai ratusan.

Menanggapi aksi tersebut, peneliti keamanan siber Pratama Persadha mengatakan hal itu merupakan aksi iseng belaka.

Orang lain juga bertanya?

Pratama pun menyebut aksi ini tak perlu dikategorikan sebagai upaya peretasan. "Kalau menurut saya iya (aksi ini tak dapat dikategorikan sebagai upaya peretasan). Terlalu dibesar-besarkan itu," tuturnya.

Ia beralasan aksi peretasan tersebut biasanya membuat sistem rusak, mencuri data, termasuk mengambil alih perangkat korbannya. Selain itu, aksi peretasan umumnya memakai teknik tertentu dan mencari kelemahan dari suatu sistem untuk dapat menerobosnya.

Terlebih, menurut Pratama, sebenarnya ada banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan panggilan telepon dari luar negeri, termasuk memilih asal negaranya.

"Contohnya, menggunakan Skype dengan membeli credit untuk melakukan panggilan telepon," tuturnya usai dihubungi Tekno Liputan6.com, Kamis (28/6).

Terkait aksi permintaan me-reset Telegram atau WhatsApp memang pasti membutuhkan SMS otentikasi ke smartphone pemilik aslinya.

Karenanya, ia mengatakan semua orang dapat melakukan aksi semacam ini, selama memang memiliki nomor telepon pengguna lain.

Ia juga menuturkan, modus mengirimkan beragam telepon spam ini sering dilakukan agar perangkat sasarannya sulit digunakan.

"Bahkan, kalau pihak yang mengganggu konsultan itu pintar, dia bisa mengirim ratusan SMS dalam satu waktu. Akibatnya, smartphone pasti hang dan tidak bisa digunakan, karena setiap di-restart akan masuk terus ratusan SMS spam," tutur chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication System Security Research Center) itu.

Sumber: Liputan6.com

Reporter: Agustinus Mario Damar (mdk/ega)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

Kebocoran Data KPU Menkominfo Minta Kebocoran Data Pemilu di KPU Tak Dipolitisasi: Motifnya Ekonomi

Budi Arie pun menjamin, jika sistem informasi elektronik selama pesta demokrasi ini tetap aman dan terjamin.

Baca Selengkapnya

KPU RI KPU Pastikan Tidak Ada Penyimpanan Data Sirekap di Luar Negeri

Ganguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Cara TIM Anies-Muhaimin Dalami Peretasan DPT Pemilu 2024 dari Situs KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menginvestigasi kasus dugaan kebocoran data pemilih 2024.

Baca Selengkapnya

Data Pemilih Tetap Data Pemilih KPU Bocor, Kominfo: Kami Minta Klarifikasi

Sebanyak 204 juta data pemilih KPU diduga bocor. Diperjualbelikan di darkweb seharga Rp 1 miliar lebih.

Baca Selengkapnya

Data Pemiih Menteri Budi Arie Ungkap Langkah Kominfo Usut Dugaan Kebocoran Data Pemilih KPU

Data pemilih bocor diduga usai diretas oleh hacker Jimbo.

Baca Selengkapnya

Saksi Kubu AMIN di Jawa Timur Ungkap Kepala Desa Dimobilisasi dan Diancam Jika Tidak Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran

sidang sengketa pilpres 2024 Saksi Kubu AMIN di Jawa Timur Ungkap Kepala Desa Dimobilisasi dan Diancam Jika Tidak Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran

Temuan itu berdasarkan aduan diterima Tim Hukum Nasional AMIN Jatim melalui layanan call center yang dibuka sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya