Pengemudi Grab mogok kerja, ajukan 9 tuntutan
Merdeka.com - Pengemudi Grab Indonesia dikabarkan hari ini, Jumat (16/12) melakukan mogok kerja. Informasi itu didapatkan Merdeka.com dari salah seorang pengemudi Grab Bike. Dia menceritakan ikhwal dari mogok kerja pengemudi Grab lantaran beberapa persoalan, salah satunya soal tarif. Namun dirinya tidak menjelaskan secara detail apa persoalan tersebut.
"Yang jelas soal tarif sih. Soal itu sebenarnya sudah diajukan ke pihak manajemen," ungkapnya kepada Merdeka.com.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, ternyata ada sembilan tuntutan pengemudi Grab kepada pihak manajemen. Tuntutan tersebut sudah dilayangkan kepada manajemen dengan melakukan pertemuan pada Selasa (13/12) lalu.
-
Mengapa Grab menyediakan motor listrik? Grab Indonesia memberikan layanan sewa motor listrik untuk para pengemudi Grab yang ingin menjadi mitra driver, namun tidak memiliki kendaraan sendiri. Layanan ini memberikan kemudahan bagi pengemudi Grab.
-
Apa yang dilakukan driver GoCar? Saat naik GoCar ayah Melzsia mengeluh nyeri dada hebat dan meminta diantarkan kembali ke rumah. Driver GoCar Nurahman berinisiatif mengantar penumpang ke Rumah Sakit Harapan Kita dan membantu mengurus BPJS agar pasien bisa segera mendapatkan bantuan.
-
Apa yang terjadi antara sopir truk dan petugas Dishub? Sopir truk yang curiga lantas meminta Surat Perintah Tugas (SPT) kepada para petugas sebagai bukti razia resmi.'Bapak minta surat kan? Hayo SPT-nya mana? Perwiranya mana?''Ini memberhentikan saya ada acara apaan ini?' kata sopir truk.
-
Kenapa sopir truk jadi tersangka? 'Sudah (tersangka). Sudah diamankan,' kata Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (28/3).
Adapun sembilan tuntutan tersebut adalah: Aktualisasi legalistas kemitraan, Penyesuaian tarif Rp 2.500 < 8km, Updating Google Map Realtime, Transparansi Distribusi keuangan dengan langsung masuk ke topup/Rekening, Moratorium Penerimaan Driver Baru, Revisi Kode Etik, Amnesti user Fake Gps dan toleransi 3x, Hotline 24 jam untuk Lakalantas, dan Grab lebih berperan aktif di daerah rawan konflik.
Berikut selengkapnya hasil dari pertemuan antara pihak manajemen Grab dengan para mitranya:
Rapat Garda Blok M 13 des 2016 @ Shelter Pangpol
1) Aktualisasi Legalitas Kemitraan
2) Penyesuaian tarif Rp 2.500 < 8km
3) Updating Google Map Realtime
4) Transparansi Distribusi keuangan, dengan langsung masuk ke topup/Rekening
5) Moratorium Penerimaan Driver Baru
6) Revisi Kode Etik
7) Amnesti user Fake Gps dan toleransi 3x
8) Hotline 24 jam u/lakalantas
9) Grab lebih berperan aktif didaerah rawan konflik
Batas waktu tuntutan 1x24 jam dimulai dr hari selasa 13 Des 2016 jam 12:00 s/d hari Rabu 14 Des 2016 jam 12:00
Apabila point-poin tuntutan diatas tidak ditanggapi, akan ada aksi No Bid pada hari jumat 16 Des 2016, mulai Jam 00:00 s/d 23:59.
Apabila ada anggota yg kedapatan nge Bid pada hari H (Jumat), maka kami selaku pengurus tdk akan bertanggung jawab bila terjadi sesuatu hal dilapangan.
Ttd,
Pengurus
Cc:
Nadih (korlap)
Amsar (wakorlap)
Guntur Kusnandar (Penasehat/pembina) (mdk/ega)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Maxim Indonesia mengimbau mitra pengemudi untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaRibuan driver ojek online di Kota Batam melakukan aksi mogok dan menggeruduk kantor perwakilan aplikator, Maxim, Grab, dan Gojek.
Baca SelengkapnyaAksi yang dilakukan oleh para awak angkutan dilakukan karena sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan.
Baca SelengkapnyaOjek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek, hari ini Kamis (29/8) akan melakukan demo
Baca SelengkapnyaBerawal dari korban yang memesan taksi online lantas berangkat dengan terduga pelaku yang merupakan sopir taksi online.
Baca SelengkapnyaGrab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan Mitra Pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen
Baca SelengkapnyaKorban mengaku memesan Grab Car saat hendak pulang ke rumah.
Baca SelengkapnyaSelain membuat penumpang menderita, aksi mogok kerja pengemudi kereta ini dapat merugikan ekonomi negara hingga Rp17 triliun.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan sudah mengomunikasikan tiga hal bersama manajemen TransJakarta dan perwakilan demonstran.
Baca SelengkapnyaPraktik pungutan liar kembali marak di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaRatusan angkutan umum bus kecil bekas Mikrolet, APB, dan Jaklingko Mikrotrans memadati jalan di depan Balai Kota Jakarta.
Baca SelengkapnyaSudah lebih dari enam jam lalu lintas di jalan arteri Kabupaten Bekasi tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.
Baca Selengkapnya