Penurunan tarif interkoneksi perlu dipikirkan matang-matang
Merdeka.com - Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi PKS, H. Refrizal mengatakan, rencana pemerintah menurunkan tarif interkoneksi akan membuat pendapatan Telkom tergerus. Dia menilai, jika kebijakan ini tetap dilakukan, maka akan berkurangnya pendapatan negara dari Telkom Group bisa mencapai Rp. 50 triliun dalam satu tahun. Padahal, Telkom Group telah memberikan kontribusi positif terhadap Negara.
"Jika pendapatan Telkom turun bisa dipastikan pendapatan negara dari pajak dan deviden akan mengalami penurunan signifikan. Dan tentu ini akan mengganggu APBN 2017 mendatang," jelas Refrizal.
Senada dengan pendapat dariKetua Program Studi Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joeseph Matheus Edward. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengakomodasi kepentingan seluruhstakeholdersindustri telekomunikasi, terutama yang berkaitan dengan komitmen operator saat mengajukan izin investasi, yakni pembangunan jaringan (modern licencing) di seluruh Tanah Air.
-
Siapa yang mendorong Telkom? Dalam sambutannya, Menteri BUMN Erick Thohir mendorong seluruh perusahaan BUMN untukterus menerapkan prinsip keterbukaan informasi dan program keberlanjutan demi terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.
-
Bagaimana Telkom menangani krisis? 'Kami memastikan bahwa informasi yang disampaikan ke media adalah resmi dari perusahaan, di mana informasi yang disampaikan cepat, valid, dan jelas. Kami juga terbuka dengan komunikasi dua arah dari para stakeholder, khususnya media. Khusus untuk penanganan krisis, Telkom tidak hanya fokus pada strategi reaktif untuk menurunkan krisis tersebut namun juga proaktif terkait memastikan informasi dapat diperoleh dengan cepat oleh masyarakat dan reputasi perusahaan dapat segeradipulihkan melalui keterbukaan informasi,' jelas VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko.
-
Kenapa trafik internet XL Axiata turun di Jabodetabek saat Lebaran? Untuk trafik layanan di Jabodetabek, trafik layanan terlihat mengalami penurunan pada saat Lebaran dibanding hari biasa, yaitu turun hingga sebesar 7%. Penurunan trafik di Jabodetabek ini sesuai dengan tingginya tingkat perpindahan lokasi pelanggan selama periode Lebaran.
-
Kenapa sinyal XL Axiata meningkat di Kepri? Dalam 2 tahun terakhir pula, terjadi peningkatan trafik data sebesar 11% di seluruh Kepri,' kata dia.
-
Bagaimana tanggapan Telkomsel terkait rencana Menkominfo membuat regulasi kecepatan internet minimal 100 Mbps? 'Kita tinggal nunggu aturannya seperti apa, tapi itu kan dikembalikan ke pelanggan semoga economy of skill nya dapet lah,' Menurut Saki, dengan kecepatan minimal 100 Mbps sangat mungkin. Ia menyontohkan pelanggan IndiHome yang sudah memiliki opsi 100 Mbps. 'Intinya dari kami, tinggal tunggu dari pemerintah regilasinya sepetti apa,' ujar dia.
-
Siapa yang menyatakan bahwa ada tren peningkatan permintaan koneksi internet? 'Ada tren yang jelas dan permintaan yang semakin meningkat akan koneksi internet berkecepatan tinggi dan konektivitas yang tanpa hambatan di era digital ini,' ujar Yuwono Pranata, CEO MBT.
“Jika kita mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 52 tahun 2000 yang mengatakan biaya interkoneksi harus disepakati bersama. Itu berarti, semua operator harus setuju. Jika ada salah satu operator yang tidak setuju, maka aturan tersebut harus batal demi hukum,” kata Ian.
Dalam riset saham yang ditulis Leonardo Henry Gavaza, CFA, analis saham dari PT Bahana Sekurities, memastikan dua beleid baru tersebut akan menguntungkan dua emiten telekomunikasi yaitu Indosat dan XL. Dengan dua aturan baru tersebut Indosat dan XL bisa monetisasi jaringan serta menghemat biaya interkoneksi yang selama ini mereka keluarkan.
Meski begitu, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Noor Izza mengatakan, pemerintah akan tetap menerapkan biaya interkoneksi baru di awal September ini. Ditegaskannya, meski ada polemik dalam keputusan penurunan biaya interkoneksi ini, tak akan menjadi penghalang pemerintah untuk dilaksanakan.
“Karena interkoneksi adalah domainnya pemerintah, maka hak pemerintahlah untuk menetapkan biaya interkoneksi sebesar Rp 204 pada awal September nanti,” ujar dia kepada awak media saat diskusi membahas persoalan penurunan tarif interkoneksi baru di kawasan SCBD, belum lama ini.
(mdk/RWP)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Esther pun membeberakan hasil kajian Indef tahun 2023 terkait pembatasan pertalite dengan berbagai opsi dan skenario.
Baca SelengkapnyaBiaya penerbangan domestik jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya penerbangan internasional atau ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaIndustri halo-halo sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah harus hadir dengan terobosan regulasi.
Baca SelengkapnyaPolemik mahalnya tiket pesawat domestik Indonesia masih menjadi topik hangat publik.
Baca SelengkapnyaTak mudah bagi industri telekomunikasi untuk menatap masa depan. Butuh bantuan pemerintah agar bisnis mereka terus berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaRespons pengusaha internet mendengar statment pejabat pemerintah soal harga murah Starlink.
Baca SelengkapnyaAjib Hamdani menilai, opsi menaikkan tarif PPN ini menjadi sebuah dilema dalam konteks perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaSigit menyampaikan bahwa kajian itu masih dilakukan seiring dengan usulan dari maskapai penerbangan melalui Indonesia National Air Carrier Association (INACA).
Baca SelengkapnyaKekhawatiran muncul manakala Starlink melakukan perang harga dengan perusahaan internet lokal.
Baca SelengkapnyaAgus memandang kebijakan itu akan sulit diterapkan karena akan menimbulkan kekacauan di kalangan pengguna layanan.
Baca SelengkapnyaAturan ini membuat selisih harga rokok antar golongan semakin jauh
Baca SelengkapnyaTetap akan ada pro dan kontra ketika satelit Starlink masuk Indonesia.
Baca Selengkapnya