Perlu aturan agar tak terjadi gesekan soal transportasi aplikasi
Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan kesiapannya untuk membantu seluruh sektor melakukan transformasi ke digital. Termasuk salah satunya adalah di sektor transportasi. Sebagaimana diketahui, baru-baru ini sektor transportasi ini tengah menjadi buah bibir masyarakat lantaran terjadi polemik antara taksi konvensional dengan aplikasi.
Polemik ini hingga berujung pada revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 32 Tahun 2016 terkait dengan regulasi transportasi. Revisi Permenhub itu rencananya akan diterapkan mulai 1 April 2017 di mana dalam revisi itu juga menyebutkan aturan untuk transportasi roda empat berbasis aplikasis seperti Go-Jek CS.
Menurut Dirjen Aplikasi dan Informatika (APTIKA) Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mau tidak mau agar transformasi berjalan lancar dan tidak ada lagi gejolak, maka aturan untuk mengaturnya memang mutlak diperlukan. Pasalnya, seperti saat ini gejolak antara transportasi konvensional dengan aplikasi mulai mencuat kembali.
-
Kenapa Menkominfo ingin membuat regulasi khusus untuk kecepatan internet? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai kecepatan internet. Menurutnya, kecepatan internet Indonesia masih rendah dengan angka 24,9 Mbps. Angka itu bawah Philipina, Kamboja, dan Laos, menurutnya Indonesia hanya unggul dari Myanmar dan Timor Leste di kawasan Asia Tenggara.
-
Kenapa Kemkominfo menekankan literasi digital? Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya literasi digital untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dalam menggunakan internet. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih cerdas dan aman menggunakan internet.
-
Apa yang dilakukan Kominfo untuk mencegah judi online? Ada cara yang unik dilakukan Kominfo untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan melanggar hukum itu. Caranya adalah mengirim SMS blast ke seluruh pengguna seluler dengan menggunakan pantun. Di media sosial, postingan tentang pantun-pantun cegah judi online pun bertebaran.
-
Bagaimana Kemenkominfo menghilangkan kesenjangan digital? 'Saya kira semua berkomitmen menghilangkan yang namanya digital devide sehingga tidak ada yang tertinggal, no one left behind,' tandasnya.
-
Apa tujuan diubahnya Kementerian Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital? 'Resminya belum, tapi penggantian nama kementeriannya diubah untuk menjawab tantangan zaman. Dan perubahan ini jadi lebih fokus sesuai dengan Asta Cita Pak Presiden Prabowo yang salah satunya menitikberatkan kepada digital sehingga diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital,' ujar Meutya kepada awak media di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Senin (21/10).
-
Apa yang dilarang terkait APK di angkutan umum? Padahal, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melarang pemasangan APK pada angkutan umum karena menganggu estetika serta kenyamanan pengendara dan pejalan kaki.
"Ada suatu keniscayaan bahwa teknologi akan membantu kita melakukan kegiatan lebih baik. Namanya transformasi diperlukan peraturan supaya dalam transformasi ini tidak terjadi gesekan karena semua warga negara, semua mencari rejeki," ujarnya saat melakukan sosialisasi Pengaturan Tansportasi Online di Balaikota Bogor seperti yang dikutip Merdeka.com dari laman resmi Kemkominfo, Senin (27/3).
"Sekarang waktunya bertransformasi. Untuk aplikasi tansportasi online tentu harus bicara dengan pengaturan sektor transportasi dan dengan Pemda yang menangani di lapangan," tambah pria yang akrab disapa Semmy ini.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan per tanggal 1 April akan berjalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Berbasis Online. Bima juga berujar bahwa pemerintah Kota Bogor dan pemerintah Kabupaten Bogor tengah mengusahakan adanya aturan yang lebih detil.
Seperti ada ruang hukum yang kosong soal pengaturan roda dua atau ojek online, dalam hal ini Kota Bogor dan Kabupaten Bogor bersepakat untuk mempelopori merumuskan aturan-aturan yang lebih detail agar di lapangan terbangun situasi yang kondusif. Inisiatif itu dilakukan agar setiap kebijakan pemerintah dapat memiliki dampak baik bagi masyarakat.
"Aturan hanya akan bisa berjalan dengan keinginan dan niat baik kita semua untuk menjaga kebersamaan," terang dia.
(mdk/idc)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, semua pasti ada masalah. "Kalau mau yang lurus-lurus saja, di surga aja,"
Baca SelengkapnyaAdapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca SelengkapnyaINA Digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal.
Baca SelengkapnyaMedia sosial TikTok, Meta, Google, dan Microsoft disebut mau membantu pemerintah memberantas judi online.
Baca SelengkapnyaKominfo telah menyiapkan master plan dan mock-up untuk Gov-Tech.
Baca SelengkapnyaProgram Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKementerian Komunikasi dan Informatika tengah mengkaji untuk memblokir media sosial X yang memperbolehkan unggahan konten pornografi di platform itu.
Baca SelengkapnyaKemenhub mengatakan, aturan tersebut bertujuan untuk mendata dan mengontrol armada bus.
Baca SelengkapnyaMenteri Meutya mengungkapkan hal itu kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Baca SelengkapnyaDalam 4 bulan terakhir ini, Kementerian ATR berhasil meningkatkan jumlah kantor pertanahan.
Baca SelengkapnyaMenteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengungkapkan alasan mengapa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diubah.
Baca Selengkapnya