Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perlu aturan khusus percepat penerapan aplikasi lokal

Perlu aturan khusus percepat penerapan aplikasi lokal App Store. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Pelaksana Dewan TIK Nasional (DeTIKnas), Ilham Habibie mengatakan aplikasi lokal sudah seharusnya semakin dikembangkan oleh pemerintah dengan memberikan contoh implementasi terlebih dahulu.

"Aplikasi lokal harus dijadikan contoh bagi pemerintah dulu. Dan sebetulnya aplikasi lokal juga bisa berpotensi menggantikan aplikasi seperti Microsoft Word, dan lain sebagainya. Itu kan ada di tangan kita," ujarnya saat ditanya wartawan seusai acara Rapat Kerja (Raker) Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) yang mengundang asosiasi terkait di Auditorium Indosat, Jakarta, Senin (25/05).

Menurutnya, banyak aplikasi nasional yang patut untuk diperhitungkan. Dari swasta misalnya, lanjut dia adalah Zahir. Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah harus membuat aturan untuk mempercepat penggunaan aplikasi lokal.

Orang lain juga bertanya?

"Tinggal perlu di jadikan peraturan oleh pemerintah dulu. Sehingga hal itu harus dimanfaatkan oleh pemerintah dulu," katanya.

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan bahwa peraturan yang cocok untuk mempercepat penggunaan aplikasi lokal yakni Peraturan Presiden (Perpres). "Saya kira ya. Saya kira dengan menggunakan itu (Perpres-red). Saya bukan ahli pemerintah," ucapnya. (mdk/dzm)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Dukung UN Kembali Diterapkan: Jangan Pakai Sistem Lama, Ganti Ujian Digital
DPR Dukung UN Kembali Diterapkan: Jangan Pakai Sistem Lama, Ganti Ujian Digital

DPR meminta Mendikdasmen menghadirkan sistem UN berbasis bukan dengan cara manual.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Luhut Ngegas di DPR Singgung Hidup Penuh Masalah
VIDEO: Luhut Ngegas di DPR Singgung Hidup Penuh Masalah "Kalau Mau Lurus di Surga Sana!"

Menurutnya, semua pasti ada masalah. "Kalau mau yang lurus-lurus saja, di surga aja,"

Baca Selengkapnya
Wamendagri Tekankan Pentingnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Inovasi Pemerintahan
Wamendagri Tekankan Pentingnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Inovasi Pemerintahan

Langkah ini, kata dia, akan memberikan dampak positif dalam mendukung tercapainya pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif.

Baca Selengkapnya
Banyak Aplikasi Pemda Pakai Nama Nyeleneh Dikritik Netizen, Menpan-RB: Jangan Buat Lagi
Banyak Aplikasi Pemda Pakai Nama Nyeleneh Dikritik Netizen, Menpan-RB: Jangan Buat Lagi

Sejumlah aplikasi buatan pemerintah daerah (Pemda) memakai nama nyeleneh viral di media sosial.

Baca Selengkapnya
Masyarakat yang Tidak Bayar Pajak Tak Bisa Urus Paspor Hingga SIM
Masyarakat yang Tidak Bayar Pajak Tak Bisa Urus Paspor Hingga SIM

Luhut telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait empat pilar digitalisasi utama yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi.

Baca Selengkapnya
Jokowi: ASN Jangan Alergi Terhadap Teknologi dan Digitalisasi
Jokowi: ASN Jangan Alergi Terhadap Teknologi dan Digitalisasi

Jokowi juga meminta ASN inovatif dan adapatif terhadap perubahan yang ada.

Baca Selengkapnya
Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ini Tugas Luhut
Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ini Tugas Luhut

Luhut diminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Segera Habis, Jokowi Instruksikan Pembangunan Portal Nasional Dipercepat
Masa Jabatan Segera Habis, Jokowi Instruksikan Pembangunan Portal Nasional Dipercepat

Pemerintah akan membuat portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan.

Baca Selengkapnya
Bertemu Menkominfo Budi Arie, Gibran Singgung Perlindungan Data Pribadi
Bertemu Menkominfo Budi Arie, Gibran Singgung Perlindungan Data Pribadi

Budi Arie dan Gibran turut membahas tentang pengembangan ekonomi digital, termasuk dukungan terhadap startup dan UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital.

Baca Selengkapnya
Menkominfo: Pemerintah Kaji Regulasi Tata Kelola AI
Menkominfo: Pemerintah Kaji Regulasi Tata Kelola AI

Menteri Budi Arie menyatakan Indonesia menggunakan pendekatan horizontal dan vertikal untuk menyusun regulasi yang berkaitan dengan teknologi AI.

Baca Selengkapnya
Kikis Kesenjangan Digital, Indonesia Dorong Pendekatan Inklusif dalam Tata Kelola AI Global
Kikis Kesenjangan Digital, Indonesia Dorong Pendekatan Inklusif dalam Tata Kelola AI Global

Pemerintah Republik Indonesia mendorong pendekatan inklusif untuk mengikis kesenjangan digital.

Baca Selengkapnya
Ratusan Aplikasi Pemerintah Digabung Jadi Satu Portal, Target Selesai 4 Bulan
Ratusan Aplikasi Pemerintah Digabung Jadi Satu Portal, Target Selesai 4 Bulan

Anas menyebut sembilan layanan prioritas akan jadi fondasi utama.

Baca Selengkapnya