Perlu Aturan Khusus Permudah Penyelenggara Jaringan Berikan Layanan di Ruang Publik
Merdeka.com - Direktur Teknologi XL Axiata, Yessie D. Yosetya mengatakan diperlukan aturan khusus yang mempermudah penyelenggara jaringan memberikan layanan di ruang publik.
Pernyataannya ini terkait dengan sulitnya beberapa operator seluler untuk bisa masuk ke jalur subway Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Sejauh ini baru Telkomsel dan Smartfren yang sudah menggelar jaringan di jalur tersebut.
"Menurut kami, perlu adanya aturan khusus untuk penyelenggara telekomunikasi dipermudah memberikan layanan di ruang publik," jelasnya saat acara media gathering di Banyuwangi, Kamis (4/4).
-
Di mana XL Axiata meningkatkan kualitas layanan internet? Saat ini, perluasan jaringan dan peningkatan kualitas masih terus dilakukan terutama di Kepulauan Anambas, Kepulauan Bintan dan Kepulauan Karimun.
-
Apa layanan baru yang ditawarkan XL Axiata? Layanan Fixed Mobile Convergence (FMC) diharapkan jadi ladang pendapatan baru XL Axiata.
-
Dimana XL Axiata fokus perkuat jaringan? Sejumlah daerah yang biasanya menjadi tujuan mudik dan wisata akan menjadi perhatian khusus, terutama di Pulau Jawa.
-
Siapa yang menurut XL Axiata harus mengatur OTT? Regulasi diperlukan bukan untuk memberikan keistimewaan ke operator, tapi justru agar tercipta kompetisi yang fair. Karena operator diharuskan membayar PNBP, spektrum, dan USO, serta selalu berinvestasi untuk memastikan layanan kepada pelanggan.
-
Bagaimana XL Axiata meningkatkan kualitas internet? Dalam 2 tahun terakhir di Kepri, XL Axiata telah meningkatkan kualitas layanan internet dengan menambahkan hampir 200 BTS dan lebih dari 1.000 BTS telah di-upgrade.
-
Bagaimana XL Axiata antisipasi lonjakan trafik? Untuk itu, XL Axiata juga telah melakukan uji jaringan yang berlangsung di jalur utama pulang kampung yang berada di berbagai daerah, termasuk di kawasan Sumatera.
Diakuinya, pembahasan soal ini memang merupakan permasalahan Business to Business (B2B) antara operator seluler dengan pihak MRT Jakarta. Namun, yang lebih fundamental dari B2B adalah daerah tersebut merupakan ruang publik. Sehingga sepatutnya tidak dijadikan sebagai alat komersialisasi.
"Ini hal yang sangat penting dan serius. Kenapa? Walaupun awalnya B2B, tetapi sebetulnya yang fundamental itu adalah ruang publik," ungkap Yessie.
Masalah ini muncul saat operator seluler diwajibkan menyewa untuk tempat-tempat sepanjang jalur MRT. Termasuk juga di jalur bawah tanah. Para operator diminta mengeluarkan duit sebesar Rp 600 juta per bulan untuk sewa.
Chris Kanter, President Director & CEO Indosat Ooredoo mengatakan, harga sewa yang diminta itu keterlaluan mahalnya. Sementara, tempat itu merupakan ruang publik. Sama-sama melakukan investasi.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan ada daerah-daerah yang seharusnya menjadi ruang publik. Tidak terlalu dikomersialkan. Sebab, untuk berjaga-jaga ketika sesuatu terjadi seperti menyiapkan tombol panic button.
"Apa yang disebut ruang publik? Itu yang betul-betul di mana dibutuhkan adanya sinyal di sana selain komersial. Kalau di luar itu, silakanlah saja. Untuk safety misalnya, harus ada panic button. Jadi jangan dicampur aduk komersial dan non komersial. Filosofinya begitu," terangnya.
(mdk/idc)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejauh ini Starlink belum ada kejelasan melayani pasar retail Indonesia.
Baca SelengkapnyaMasih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menerapkan SPBE.
Baca SelengkapnyaBerikut adalah tiga syarat yang harus dipenuhi Starlink secepatnya.
Baca SelengkapnyaLayanan jaringan internet satelit milik Elon Musk, Starlink akan segera hadir di Indonesia.
Baca SelengkapnyaEkosistem penyelenggara internet akan terganggu jika Starlink beroperasi di perkotaan.
Baca SelengkapnyaInovasi merupakan kunci untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
Baca Selengkapnya