Perwakilan Facebook sebut belum dapat informasi resmi terkait pemanggilan DPR

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kebocoran pengguna data Facebook di Indonesia yang melibatkan lembaga konsultan politik Cambridge Analytica, akhirnya terdengar sampai ke telinga DPR RI.

Komisi I yang lingkup kerja di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen, berencana akan memanggil Facebook untuk menjelaskan persoalan kebocoran data pengguna Indonesia. Ini menyusul dikabarkan data 1 juta pengguna di Indonesia disalahgunakan.

"Pekan depan kita mau panggil perwakilan Facebook Indonesia. Kita mau cari tahu duduk masalahnya dan pertanggung jawaban dari pihak Facebook," jelas anggota DPR Komisi I, Sukamta, melalui pesan singkat, Kamis (5/4), kemarin.

Orang lain juga bertanya?

Ketika dikonfirmasi perihal rencana DPR tersebut, Juru Bicara Facebook Indonesia Putri Dewanti, mengakui belum mendapatkan informasi tersebut secara resmi.

"Kami belum dapat informasi terkait ini," singkatnya melalui pesan singkat, Jumat (6/4).

Ia juga tak menjawab pertanyaan tentang kepastian kehadiran perwakilan Facebook Indonesia ketika DPR memanggilnya. Jawaban yang diberikan kepada Merdeka.com justru tak berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan di awal.

Pihak Facebook hanya memberikan jaminan untuk ke depannya berkomitmen terus melindungi informasi pengguna.

"Kami berkomitmen untuk terus melindungi informasi pengguna, dan kami tentunya akan berupaya untuk memastikan bahwa kendali dan pengaturan privasi yang sama tersedia di mana saja. Kami baru saja mengambil langkah penting untuk memudahkan orang menemukan perangkat privasi kami, membatasi akses data di Facebook, dan memperjelas Ketentuan serta Kebijakan Data kami. Secara keseluruhan, kami yakin bahwa perubahan ini akan melindungi informasi pengguna dengan lebih baik dan kami akan terus menyampaikan perkembangan terbaru kepada komunitas kami. Kami juga akan senantiasa bekerja sama dengan pemerintah dalam hal privasi dan informasi di Indonesia,“ terangnya.

Terlepas itu, saat ini pemerintah tengah menunggu hasil audit dari pihak Facebook. Bila dari hasil audit itu ditemukan penyalahgunaan data yang fatal, maka pemerintah akan memberikan sanksi lebih berat sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu juga, melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Sanksinya bisa mulai dari sanksi administrasi, sanksi hukuman badan sampai 12 tahun dan sanksi denda sampai Rp 12 Miliar. Untuk saat ini kita beri sanksi teguran tertulis,” ucap Menkominfo Rudiantara. (mdk/idc)