Pesan bos Indosat untuk industri telekomunikasi

Merdeka.com - Alexander Rusli segera akan mengakhiri jabatannya sebagai CEO Indosat Ooredoo pada Oktober mendatang. Keputusannya itu, telah ia sampaikan kepada Komisaris Utama, Waleed Mohamed Ebrahim Al-Sayed. Permohonannya itu pun dikabulkan. Sebelum masa jabatannya habis, Alex memberikan harapan untuk industri telekomunikasi tanah air.

Harapannya itu terkait rencana pemerintah menginginkan adanya konsolidasi antaroperator. Saat ini, terdapat lebih dari 5 operator selular yang beroperasi. Sementara, pemerintah ingin menjadikan operator selular hanya 3 atau 4 perusahaan. Keinginan pemerintah itu memang telah didengungkan lama. Alasannya disebabkan kondisi persaingan antaroperator yang sangat ketat sehingga berdampak terhadap minimnya keuntungan yang didapat operator selular.

Sayangnya, rencana pemerintah itu dipandang Alex tidak dibarengi dengan kejelasan secara teknis. Misalnya saja soal frekuensi. Maksudnya, ketika dua operator selular melakukan konsolidasi, bagaimana nasib frekuensinnya. Apakah akan tetap digunakan atau dikembalikan ke pemerintah.

“Tanpa ada kejelasan frekuensi mana yang akan dibalikin, orang jadi susah menghitung konsolidasi itu menguntungkan atau enggak. Butuh kejelasanlah dari pemerintah, misalnya saja dibalikin atau gak dibalikin frekuensinya dan apa keuntungannya,” kata dia saat ditemui di acara Selular Business Forum, Jakarta, Kamis (28/9).

Persoalan ini pun kerap diperbincangkan oleh seluruh operator selular. Bahkan, untuk memperjelas itu, surat resmi telah dikirimkan operator kepada pemerintah. Namun, hingga kini penjelasan mengenai hal itu tak kunjung didapat. Kata Alex, pemerintah hanya akan memberikan informasi jika sudah ada operator yang ingin melakukan konsolidasi.

“Pak menteri (Menkominfo Rudiantara – red) pandangannnya, kalau mau konsolidasi, datang ke saya aja. Ini kan kayak tebak-tebakan mana duluan telur atau ayam. Kalau menurut saya, keluarkan peraturan dulu, baru kita pertimbangan bagus atau tidak dilakukan konsolidasi,” jelasnya.

Di sisi lain, Ia menduga bila kegetolan pemerintah mengharapkan operator selular melakukan konsolidasi, terlihat dari enggannya regulator mengeluarkan aturan tarif batas bawah layanan data. Dugaan itu seperti ingin melihat operator selular kesulitan terlebih dahulu, sehingga mau tidak mau operator akan melakukan konsolidasi.

“Mungkin kalau pemerintah memang sengaja mau menyuruh konsolidasi dengan membuat kita susah dulu, ya memang jangan dibuat (aturan) tarif batas bawah. Kalau itu ada, ya memang membantu kita-kita ini. Konsolidasi terjadi bila semuanya sudah kesusahan, kan. Jadi memang itu strategi pemerintah, tapi gak tahu juga, ya. Tetapi kalau inginnya konsolidasi, kasih tahu dong ke kita kembalikan frekuensi atau tidak,” ungkap dia.

Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, pernah mengatakan tidak akan membuat regulasi untuk menentukan tarif batas bawah layanan data. Pemerintah hanya akan membuat rujukan yang dipersilakan untuk digunakan operator selular. Hal ini agar masyarakat dapat memilih layanan yang ditawarkan.

“Rujukan itu semacam formula bukan angka. Ini karena pemerintah tetap menginginkan adanya pilihan di masyarakat baik layanan maupun harga layanan dari operator selular. Itu terserah masyarakat,” jelasnya.

Di samping itu, pemerintah juga mengkritik kelakuan pegiat industri selular. Kritikannya itu ditujukan lantaran operator selular melakukan perang harga untu layanan data. Cara ini, kata dia, jelas berdampak terhadap perusahaan dan industrinya sendiri.

“Kenapa tarif diributkan, ini karena perang harga. Yang rugi itu semuanya. Jadi, yang terjadi sekarang itu lebih dikarenakan pelaku usahanya sendiri,” katanya.