Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Peta jalan e-commerce disahkan, proyeksi USD130M tercapai?

Peta jalan e-commerce disahkan, proyeksi USD130M tercapai? Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia, Aulia E. Marinto. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Peta jalan e-commerce telah resmi disahkan menjadi Peraturan Presiden (PP) nomor 7 tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik tahun 2017-2019. Road map ini diharapkan mampu mendorong pencapaian ekonomi digital senilai USD 130 miliar pada tahun 2020.

Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia, Aulia E. Marinto mengatakan, dengan disahkannya PP itu, saat ini pihaknya akan terus bekerja keras agar proyeksi angka itu bisa terwujud.

“Kita bekerja saja. Harus kita coba dan optimis untuk mencapai itu,” katanya usai acara diskusi di Jakarta, Rabu (16/8).

Meski begitu, kata Aulia, prediksi tersebut bisa saja direvisi. Sebab, hal itu masih sebatas proyeksi semata. Namun, bila itu bisa menggambarkan potensi ekonomi digital nantinya, hal tersebut patut untuk dijadikan pedoman.

“Kita fokusnya potensi itu belum tereskplorasi. Yang sekarang aja belum tereskplorasi. Soal angka itu bisa revisi lagi. Tapi bahwa angka itu sudah menggambarkan potensi, that’s good,” ujarnya.

Di tahun ini saja, bisnis online mengalami pertumbuhan sangat pesat. Untuk itu, bisnis jual beli online ini menjadi salah satu pendorong dalam mengurangi pengangguran di Tanah Air.

"Memang kami mendapat kenaikan, kami mengalami pertumbuhan, tentu dari penjualan yang tadinya offline jadi dijual online, karena mereka yang membuka toko di kami mempunyai toko offline," ujarnya terpisah.

Sebagaimana diketahui, peta jalan e-commerce ini mencakup program pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia, infrastruktur komunikasi, logistik, keamanan siber (cyber security) dan Pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019.

(mdk/idc)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Transaksi E-commerce Sepanjang Tahun 2023 Diprediksi Tembus Rp533 Triliun
Transaksi E-commerce Sepanjang Tahun 2023 Diprediksi Tembus Rp533 Triliun

Kemendag memproyeksikan transaksi e-commerce tahun 2023 menjadi Rp533 triliun.

Baca Selengkapnya
Pajak Digital Sumbang Rp17 Triliun ke Pendapatan Negara Hingga Januari 2024
Pajak Digital Sumbang Rp17 Triliun ke Pendapatan Negara Hingga Januari 2024

Angka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Buka Akses Pasar, UMKM Diminta Manfaatkan Layanan di E-Commerce
Buka Akses Pasar, UMKM Diminta Manfaatkan Layanan di E-Commerce

Kementerian Keuangan juga menargetkan belanja online melalui e-commerce yang saat ini baru menyumbang 4 persen terhadap total pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Baca Selengkapnya
Begini Cara Komplain Usai Terima Barang Tak Layak dari Belanja Online atau Offline yang Sesuai Prosedur
Begini Cara Komplain Usai Terima Barang Tak Layak dari Belanja Online atau Offline yang Sesuai Prosedur

Mufti menyebut sudah menjadi ketentuan bagi seluruh produsen memiliki hotline service yang dapat dihubungi 24 jam.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Rp16,9 Triliun dari Pungutan Pajak Digital
Sri Mulyani Kantongi Rp16,9 Triliun dari Pungutan Pajak Digital

Angka tersebut diperoleh dari 163 perusahaan pemungut.

Baca Selengkapnya
Aturan Pisahkan TikTok dan TikTok Shop Tinggal Tunggu Izin Jokowi
Aturan Pisahkan TikTok dan TikTok Shop Tinggal Tunggu Izin Jokowi

Teten Masduki menyatakan menolak platform media sosial (medsos) asal China TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-Commerce secara bersamaan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Begini Isi Permendag Nomor 31 Tahun 2023, Masyarakat Kini Tak Bisa Sembarangan Beli Produk Impor Secara Online
Begini Isi Permendag Nomor 31 Tahun 2023, Masyarakat Kini Tak Bisa Sembarangan Beli Produk Impor Secara Online

Pedagang wajib menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar barang atau jasa berupa nomor pendaftaran barang.

Baca Selengkapnya
Pelaku Industri Digital Ajak Pemerintah Duduk Bersama Bahas Revisi Permendag 50 Tahun 2022
Pelaku Industri Digital Ajak Pemerintah Duduk Bersama Bahas Revisi Permendag 50 Tahun 2022

Revisi Peraturan Menteri perdagangan RI (Permendag) nomor 50 sangat dinanti untuk kejelasan aturan operasional social-commerce.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Optimis Target 30 Juta UMKM Go Digital di 2030 Tercapai
Pemerintah Optimis Target 30 Juta UMKM Go Digital di 2030 Tercapai

Pemerintah terus mendorong agar UMKM lokal bisa merambah pasar digital.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Belanja Online, Kripto hingga Pinjol Sebesar Rp7,39 Triliun di 2024
Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Belanja Online, Kripto hingga Pinjol Sebesar Rp7,39 Triliun di 2024

Penerimaan tersebut berasal dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak pinjaman online dan pajak SIPP.

Baca Selengkapnya
Kadin soal Revisi Permendag 50 Tahun 2020: Bentuk Kepedulian Pemerintah ke Toko Offline UMKM
Kadin soal Revisi Permendag 50 Tahun 2020: Bentuk Kepedulian Pemerintah ke Toko Offline UMKM

Dukungan pemerintah dalam melakukan berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri waralaba.

Baca Selengkapnya
Mendag: Kebijakan E-commerce Harus Menguntungkan UMKM dan Majukan Marketplace
Mendag: Kebijakan E-commerce Harus Menguntungkan UMKM dan Majukan Marketplace

Kemendag telah mengembangkan kerja sama UMKM, ritel modern, lokapasar, dan lembaga pembiayaan, termasuk pembiayaan ekspor.

Baca Selengkapnya