Follow
Pilih internet bebas atau internet sehat?
Merdeka.com - Memang akan muncul dua pemikiran dan kubu ketika menyangkut kepentingan masyarakat dan pemerintah yang juga tujuannya untuk masyarakat sendiri.
Beberapa tahun lalu, Kominfo pernah menyampaikan pada masyarakat rencana untuk mengeluarkan Peraturan Menteri mengenai Konten Multimedia, namun banyak yang menolak rencana tersebut dan berujung dibatalkannya rencana Rancangan Peraturan Menteri (RPM) itu.
Baru-baru ini, pihak Kemenkominfo kembali mendengungkan akan membuat satu program mirip dengan RPM. Namun RPM yang kali ini diusung adalah untuk memerangi situs-situs bermuatan negatif seperti, website berkonten pornografi, perjudian dan kegiatan ilegal lainnya.
-
Kenapa Menkominfo ingin membuat regulasi khusus untuk kecepatan internet? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai kecepatan internet. Menurutnya, kecepatan internet Indonesia masih rendah dengan angka 24,9 Mbps. Angka itu bawah Philipina, Kamboja, dan Laos, menurutnya Indonesia hanya unggul dari Myanmar dan Timor Leste di kawasan Asia Tenggara.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang mendorong Kemenpan RB buat aturan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Apa yang akan dihapus oleh pemerintah? Pemerintah akan menghapus kredit macet segmen Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di bank.
Tentu saja, sebelum merilis RPM kali ini, pihak Kemenkominfo akan melakukan uji publik dan menunggu feedback atau tanggapan, masukan, komentar dan kritik dari masyarakat tentang program tersebut.
Topik pilihan: Komputer PC | Operating System | Telco
Walaupun pihak Kemenkominfo mengatakan dengan tegas bahwa RPM kali ini tidak ada hubungan sama sekali dengan RPM Konten Multimedia, namun tidak sedikit yang beranggapan bahwa isi dan tujuan akhir dari pemblokiran konten negatif tersebut tetap sama.
"RPM ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan RPM Konten Multimedia, karena sepenuhnya hanya mengatur tata cara dan prosedur baku penanganan konten negatif. RPM ini telah dibahas secara internal dan eksternal," kata Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, Senin (03/03).
Gatot juga mengatakan bahwa dibentuknya RPM ini bukan membatasi gerak dan aktivitas pengguna internet di Indonesia, hanya saja tidak sebebas seperti dulu sebelum periode dilakukannya awal pemblokiran.
Apabila dihadapkan pada dua pilihan yaitu kebebasan berinternet dengan internet sehat, mana yang akan Anda pilih? Dan apa alasan Anda memilihnya?
(mdk/das)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Media siber memiliki peran penting bagi masyarakat sebagai sumber akses berita atau informasi yang cepat dan menjangkau masyarakat luas.
Baca Selengkapnya
Janoe Arijanto menegaskan selama ini pelaku industri periklanan telah menaati peraturan dalam mengiklankan produk tembakau dan turunannya.
Baca Selengkapnya
RT RW net ilegal berpotensi merugikan ISP legal karena banyak faktor.
Baca Selengkapnya
SAFEnet menilai revisi UU tersebut menjadi berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian.
Baca Selengkapnya
Bocoran ini bersifat kajian yang dilakukan KPPU terhadap penyedia internet Low Earth Orbit (LEO).
Baca Selengkapnya
Regulasi ini tengah digodok, di mana rencananya akan turut mengatur soal produk tembakau atau rokok.
Baca Selengkapnya
UU Kesehatan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (11/7).
Baca Selengkapnya
Protes yang dilayangkan banyak mencermati kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait kesehatan.
Baca Selengkapnya
Penerapan pasal tembakau pada RPP Kesehatan akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan hingga Rp52,08 triliun.
Baca Selengkapnya
Berikut alasan yang disampaikan pemerintah merevisi UU ITE yang kedua.
Baca Selengkapnya
Dia menyebutkan, bahwa RPMK tersebut akan fokus pada standardisasi warna kemasan rokok konvensional dan rokok elektronik.
Baca Selengkapnya
Salah satu pasal yang menurutnya bisa menimbulkan delik dalam hal pelaksanaan yakni adanya larangan penjualan dalam radius 200 meter di fasilitas pendidikan.
Baca Selengkapnya