Polemik skandal Facebook, Indonesia masih adem ayem

Merdeka.com - Pakar Cybercrime Indonesia, Gildas Lumy turut berkomentar terkait skandal kebocoran data 50 juta lebih pengguna Facebook dalam kasus Cambridge Analytic.

Menurutnya, mau bagaimanapun Facebook harus bertanggung jawab terkait hal tersebut meskipun media sosial besutan Mark Zuckerberg itu berdalih adanya penyalahgunaan data.

"Ini sama seperti hotel, ada connecting door. Misalnya ini sama pihak hotel sengaja gak dikunci. Yang salah siapa? penghuni kamar? Ya nggak, pengelola hotel gak boleh lepas tangan. Nah, ini sama seperti Facebook," terangnya saat diskusi mengenai skandal Facebook di kantor PSI, Jakarta, Selasa (3/4), kemarin.

Di Indonesia sendiri, kejadian yang dialami Facebook cenderung adem ayem. Padahal, berdasarkan data terbaru dari Facebook, terdapat sebanyak 2,07 miliar pengguna aktif bulanan. Dari jumlah sebesar itu, 115 juta di antaranya berasal dari Indonesia.

Melihat data pengguna Indonesia yang sebanyak itu, DPR belum melakukan tindakan apa-apa terkait Facebook. Minimal memanggil perwakilan Facebook Indonesia untuk menegaskan keamanan data pengguna di Indonesia.

"Kalau pengin lebih jelas dulu soal keamanan data, mendingan Facebook Indonesia panggil dulu deh. Parlemen Singapura, Inggris, Amerika, semuanya langsung manggil Facebook saat terjadi hal itu," kata pakar industri digital sekaligus Bacaleg PSI, Daniel Tumiwa.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengatakan masih menimbang-nimbang untuk melakukan pemanggilan kepada Facebook. Sebab, banyak faktor yang menjadi pertimbangan.

Dikatakan Meutya, kemungkinan besar saat ini DPR tidak akan langsung memanggil Facebook Indonesia, tetapi meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk berkomunikasi dengan pihak Facebook Indonesia.

"Tentunya ini untuk mendapat penjelasan tentang ‘nasib’ data pengguna di Indonesia. Jika ditemukan ada yang janggal terhadap keamaan data pribadi bisa diberi teguran," jelas dia.

Jika benar Facebook melakukan penyalahgunaan data pengguna Indonesia, apakah perlu ditindak?

Gildas pun kembali menjelaskan terkait hal itu. Menurutnya, tergantung sejauh mana pemerintah akan menindak. Pemerintah juga pastinya akan menghitung langkah yang akan dilakukannya.

"Seandainya pemerintah mau menindak Facebook, kemudian Facebook tidak mau menerima sanksi itu, lalu pemerintah memblokir Facebook, yang marah Facebook atau masyarakat Indonesia? Ya, masyarakat. Dampaknya nanti mungkin ada gerakan membela Facebook. Nah itu yang namanya perang proxy, perang asimetris," terangnya.

Sejauh ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Facebook Indonesia. Namun hingga saat ini belum ada hasil atas koordinasi antara pemerintah dengan Facebook.

"Kami akan coba koordinasikan dengan Facebook sesegera mungkin mengenai hal ini,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara di sebuah kesempatan.

Namun, diakui Daniel, pihak Kemkominfo sendiri telah melakukan serangkaian upaya terkait itu.

"Kalau Kemkominfo sendiri, saya tahu persis mereka gak duduk diam. Mereka bergerak dan lari kenceng. Mudah-mudahan Kemkominfo nanti sudah bisa memaparkan temuannya," ungkapnya.