Presiden Jokowi pakai Twitter, OTT Lokal: Tak masalah
Merdeka.com - Presiden RI Jokowi di bulan lalu resmi memiliki akun Twitter yang baru sebagai presiden, @jokowi. Sudah pastinya, dengan memiliki sosial media, Presiden Jokowi bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat Indonesia melalui jejaring sosial media tersebut.
Kendati begitu, di saat Presiden Jokowi menggunakan Twitter sebagai alat komunikasi kepada masyarakat, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara baru saja mendorong tumbuhnya pemain Over The Top (OTT) lokal seperti sosial media Sebangsa dan aplikasi perpesanan IMES untuk difasilitasi bekerjasama dengan operator telekomunikasi. Alhasil, pemakaian Twitter oleh Presiden Jokowi cukup kontra dengan salah satu program Menkominfo yang ingin mengembangkan OTT lokal itu.
Menkominfo Rudiantara pun menanggapi hal tersebut. Menurutnya, alangkah baiknya OTT lokal berkembang dulu. Nantinya, ketika sudah berkembang, Presiden RI dan para pejabat negara lainnya pun akan diarahkan menggunakan sosial media atau aplikasi perpesanan nasional.
-
Apa batasan Twitter yang Elon buat? Dalam tweetnya yang dilansir dari BBC, Minggu (2/7), Elon mengatakan pengguna tak terverifikasi (atau tak berbayar) hanya bisa membaca 600 cuitan perhari dan kemudian ditambah menjadi 800 kicauan.
-
Kenapa Elon Musk batasi akses Twitter? Langkah ini, kata Musk, adalah untuk mengatasi tingkat ekstrim dari pengikisan data dan manipulasi sistem.
-
Kenapa 'Presiden' trending topik? Acara ini menarik perhatian banyak warganet, dan di platform X atau Twitter, kata kunci 'Presiden' menjadi trending topic dengan ribuan komentar mengenai program kerja Prabowo-Gibran serta ucapan selamat.
-
Kenapa Menko Luhut melarang Tiktok jualan? Sehingga, ia mewanti-wanti TikTok untuk membangun perusahaan e-commerce sendiri yang terpisah dengan platform media sosial miliknya. 'Kita pisahkan kemarin, jadi jangan dagang di media sosial. Itu aja, enggak ada yang lain-lain,' tekan Luhut.
-
Siapa yang mendirikan perusahaan Twitter? Twitter merupakan platform micro-blog yang didirikan oleh Jack dorsey pada tahun 2006.
-
Siapa yang dilaporkan karena diduga menghina Presiden? Butet dilaporkan karena diduga hina Presiden Joko Widodo.
"Biarkan OTT lokal berkembang dulu. Mulai dulu lah dari kita-kita. Lingkungan kita dulu. Kita aja dulu ganti (pakai sosial media dan aplikasi perpesanan lokal)," ujarnya beberapa waktu yang lalu saat ditemui seusai buka puasa bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Jakarta.
Hal senada juga diungkapkan oleh founder sekaligus CEO Sebangsa, Enda Nasution. Menurutnya, tak masalah jika Presiden RI tak menggunakan OTT lokal.
"Menurut saya, menggunakan Twitter gak papa, jadi tidak perlu nasionalisme membabi buta apalagi kan memang penggunanya sudah banyak, yang penting komunikasi antara Jokowi dan masyarakat terjadi, tapi alangkah baiknya kalau dukung OTT lokal juga, soal teknis, handling nya Sebangsa siap bantu kok," ujar pendiri Sebangsa yang digadang-gadang sosial medianya akan difasilitasi Kemkominfo kerjasama dengan operator telekomunikasi.
Meski begitu, CEO Sebangsa berharap sedari awal Menkominfo memberikan masukan kepada Presiden RI untuk menggunakan OTT lokal.
"Iya, tapi tanpa harus memaksa," singkatnya saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (06/07).
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya, dengan pernyataan itu bisa menjadi penentu dari segala pernyataan Jokowi yang seolah netral.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaBukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan presiden dan menteri diperbolehkan memihak dan ikut melakukan kampanye saat pemilu.
Baca SelengkapnyaMeskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan
Baca SelengkapnyaJokowi blak-blakan ada politikus yang memanfaatkan namanya dan mengklaim mendapat restu.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN prihatin dengan sikap dan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca Selengkapnya