Follow
Qlue: 83,1 persen pelanggaran atribut kampanye saat Pilkada serentak
Merdeka.com - Aplikasi Qlue dan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa wilayah Indonesia. Model pengawasannya yakni berdasarkan laporan dari masyarakat menggunakan aplikasi Qlue. Proses pemantauan itu dilakukan sejak tanggal 1 Desember 2016 hingga 16 Februari 2017. Dari proses tersebut, didapati sebanyak 803 aduan yang dilaporkan masyarakat melalui aplikasi tersebut.
Dari ratusan aduan itu, didominasi pelanggaran atribut kampanye sebanyak 83,1 persen. Disusul 8,9 persen terkait laporan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 4,4 persen soal surat suara. Sisanya, 3,6 persen terkati Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Dengan adanya data ini, kami berharap Pilkada serentak berikutnya dapat berjalan dengan lebih baik yang tentunya ditandai dengan semakin menurunnya jumlah laporan masyarakat," tutur Chief Marketing Officer (CMO) Qlue, Ivan Tigana kepada awak media saat jumpa pers di kantor MASTEL, Jakarta, Jumat (17/2).
-
Bagaimana asas pemilu Indonesia diterapkan dalam praktik? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada enam asas pemilu Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih pemilu, yaitu: Asas langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih. Asas bebas: setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya. Asas rahasia: dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun. Asas jujur: dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asas adil: dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Keenam asas pemilu ini dikenal juga dengan akronim Luber Jurdil. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan proses pemilu berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.
-
Apa itu Pantarlih Pemilu? Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dipilihnya pantarlih ini tentu memiliki tugas dan kewajiban yang jelas. Sebagai salah satu peran penting dalam pelaksanaan pemilu, maka perlu dipahami lebih lanjut apa itu Pantarlih Pemilu.
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Bagaimana asas Pemilu di Indonesia diterapkan? Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU 7/2017), terdapat enam asam pemilu yakni Luber Jurdil merupakan kependekan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berikut ini penjelasannya:
-
Sistem pemilu apa yang dipakai di Indonesia saat ini? Sampai saat ini, sistem pemilu proporsional terbuka tetap diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Menariknya, meskipun niat dari pemantauan ini adalah untuk mengawasi beberapa wilayah Indonesia yang melakukan Pilkada, namun pada kenyataannya laporan yang masuk 99 persen berasal dari DKI Jakarta. Hanya 1 persen di luar provinsi tersebut. Itu pun masih daerah seputaran DKI Jakarta seperti Bekasi, Depok, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Praktis, daerah-daerah lain yang melakukan pesta demokrasi belum bisa diketahui.
Menurut Teguh Prasetya, Ketua Bidang Kebijakan Strategis MASTEL, hal ini lantaran Qlue masih dikenal oleh publik di kota-kota sekitar DKI Jakarta. Sehingga laporan pengaduan yang masuk akan lebih banyak dari kota-kota itu.
"Masyarakat DKI Jakarta udah tahu Qlue. Selain itu, sosialisasi Pilkada DKI kalau kita lihat dibandingkan dengan daerah lain paling heboh. Teman-teman kita sendiri juga kalau di media sosial yang dikomentari soal Pilkada DKI Jakarta. Apalagi terkait masalah yang sebelumnya misalnya shalat Jumat bersama dan lain sebagainya. Ini jadi trigger kenapa DKI paling heboh," jelasnya.
(mdk/idc)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Lembaga survei ini, akan mulai menayangkan quick count lewat website maupun channel live streaming mereka
Baca Selengkapnya
Survei dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia.
Baca Selengkapnya
Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca Selengkapnya
Ia menyatakan bersyukur dan berterima kasih karena sebagian besar pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya
Bawaslu memetakan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) guna mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.
Baca Selengkapnya
Hal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu
Baca Selengkapnya
Muncul Gerakan Kawal Pemilu 2024 dengan Aplikasi "Warga Jaga Suara"
Baca Selengkapnya
Jokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya
Sebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Hal ini juga berpotensi membuat masyarakat menghakimi orang-orang atau yang belum tentu bersalah.
Baca Selengkapnya
Dengan adanya penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada tersebut. Maka, perlu dilakukannya refleksi hingga evaluasi.
Baca Selengkapnya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya