Registrasi kartu prabayar mesti lebih digencarkan

Merdeka.com - Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Agung Harsoyo mengatakan, antusiasme dan kesadaran masyarakat terkait registrasi kartu prabayar ternyata cukup tinggi. Hal itu bisa dibuktikan dengan jumlah 240 juta pelanggan prabayar telah melakukan registrasi kartu prabayarnya.

Meski begitu, pihaknya tak berpuas hati. Dikatakan Agung, sampai dengan batas akhir registrasi kartu prabayar 28 Februari 2018, BRTI bersama pemangku kepentingan lainnya akan semakin agresif dalam menyampaikan pesan ini kepada masyarakat melalui beragam medium.

Senada dengan Agung, Abdul Basith staf bidang Pengaduan Konsumen dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan bahwa registrasi pra bayar mampu meminimalisir kejadian tindak penipuan, penyebaran konten negatif dan ujaran kebencian. Berdasarkan catatannya, sejak tahun 2016 YLKI mencatat penipuan dan penyebaran konten negatif yang menggunakan kartu prabayar mengalami kenaikkan sangat signifikan.

“Dengan adanya registrasi prabayar ini konsumen merasa dilindungi oleh negara. Adanya validitas data melalui registrasi prabayar dapat memudahkan aparat kepolisian untuk melacak pelaku tindak pidana penipuan dan penyebaran konten negatif,” kata dia dalam keterangan persnya, Jumat (23/2).

Salahsatu operator yang dinilai YLKI gencar melakukan sosialisasi dan edukasi akan pentingnya registrasi prabayar adalah Telkomsel. Abdul Basith mengatakan Telkomsel berani memberikan bonus berupa kuota data sebesar 10 GB, 150 menit telepon, dan 75 SMS kepada pelanggannya yang melakukan registrasi sebelum 28 Februari 2017.

“Gimik yang diberikan oleh Telkomsel tersebut saya nilai sangat efektif meningatkan minat konsumen untuk melakukan registrasi kartu prabayarnya. Saya berharap operator lain dapat melakukan hal serupa seperti itu,” jelasnya.

Selain memberikan keamanan bagi konsumen, menurut Alamsyah Saragih Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI), registrasi prabayar yang benar sangat baik bagi industri telekomunikasi. Dengan registrasi prabayar yang benar operator telekomunikasi bisa mendapatkan data yang valid menggenai jumlah pelanggan serta sebarannya. Sehingga operator bisa merencanakan CAPEX secara lebih tepat dan menggurangi jumlah pelanggan fiktif.

Agar registrasi prabayar ini tak disalahgunakan, Ombudsman berencana akan akan meminta validasi baik itu dari Kominfo maupun Kemendagri. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh data yang dimasukkan dalam registrasi prabayar adalah benar serta sesuai dengan NIK dan NKK.

“Dengan meminta validasi tersebut Ombudsman akan memastikan tak ada pihak yang memanipulasi atau memainkan data kependudukan,” terang Alamsyah.