Registrasi kartu prabayar tak perlu nama ibu kandung

Merdeka.com - Pemerintah telah mengeluarkan aturan untuk melakukan registrasi kartu prabayar sesuai dengan identitas resmi. Aturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia siber dan single identity number.

Pada saat registrasi pelanggan baru atau lama, pengguna hanya menyantumkan NIK dan no KK saja tanpa perlu menyebutkan nama Ibu Kandung. Selanjutnya, mengirim SMS ke 4444 dengan format tertentu yang berisi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga yang sah.

"Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi tidak memerlukan data nama ibu kandung," kata Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Achmad M. Ramli dalam keterangan resminya, Kamis (19/10).

Registrasi ini, bisa dilakukan oleh pelanggan sendiri maupun dapat dilakukan di gerai resmi operator seluler yang digunakan.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan memberikan sanksi kepada para pengguna layanan selular bila tak meregistrasikan kartu prabayar sesuai dengan yang disyaratkan mulai tanggal 31 Oktober 2017. Sanksi paling berat yang akan diterima pengguna adalah pemblokiran nomor.

Pemblokiran nomor itu, merupakan tahap akhir. Sanksi awal bila pengguna tak meregistrasikan kartu selulernya adalah tidak bisa melakukan panggilan keluar.

Kemudian, jika registrasi tak kunjung dilakukan, risikonya tak bisa menerima telepon. Setelah itu, paling berat adalah nomor diblokir.

"Masing-masing paling lama 30 hari. Tapi 15 hari bila sudah mendapatkan peringatan kedua berupa nomor tak bisa ditelepon itu akan diblokir setelahnya," ungkap Ramli.

Penetapan itu diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.