Rencana Aturan Pemblokiran Ponsel Ilegal Memang Diperlukan

Merdeka.com - Pemerintah sedang menyusun kebijakan untuk menghentikan peredaran telepon seluler atau ponsel ilegal di Indonesia. Salah satunya dengan melakukan pemblokiran International Mobile Equipment Identity (IMEI) ponsel ilegal.

Kebijakan IMEI ini baru akan bergulir pada Agustus 2019 mendatang. Adapun aturan IMEI Indonesia ini untuk mencegah perdagangan ponsel curian atau ilegal.

Direktur Marketing Komunikasi PT Erajaya Swasembada Tbk, Djatmiko Wardoyo, mengatakan rencana aturan pemerintah terkait dengan pemblokiran ponsel ilegal disambut baik pihakya.

"Erajaya Group selalu mendukung setiap upaya pemerintah dalam memerangi ponsel black market/grey market," terangnya.

Dilanjutkannya, ia melihat setidaknya ada tiga faktor berkaitan dengan pentingnya upaya pemerintah tersebut.

Pertama, peningkatan potensi penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai (PPN) ponsel resmi, kedua perlindungan terhadap konsumen dalam bentuk garansi resmi ponsel dari principal, dan ketiga epastian iklim usaha bagi perusahaan yang mentaati aturan yang ditetapkan oleh negara.

Sementara itu, menurut Manager Public Relation OPPO Indonesia, Aryo Meidianto bila aturan ini diterapkan maka hukum ditegakkan. Ponsel ilegal bukan hanya mempengaruhi vendor - vendor resmi yang sudah berupaya mengikuti aturan main untuk memasarkan produknya di Indonesia, namun juga imbas kepada konsumen.

"Konsumen tidak bisa mendapatkan layanan terbaik dari vendor jika menggunakan ponsel non resmi, ini juga agaknya bertentangan dengan UU pelindungan konsumen kan, dimana seharusnya konsumen mendapatkan pelayanan pruna jual yang prima dari vendor," ungkapnya.