Revisi PP telekomunikasi diharapkan adil

Merdeka.com - Ketua Dewan Pembina Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel), Rahardjo Tjakraningrat, ikut berpendapat soal rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Menurutnya, aturan tersebut boleh saja direvisi, namun jangan sampai merugikan salah satu pihak.

"Kalau mau direvisi gak masalah. Tapi ya jangan merugikan salah satu pihak dong. Apalagi merugikan Telkom yang notabene perusahaan BUMN dan imbasnya nanti kepada rakyat Indonesia," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (01/11).

Dikatakannya, jika kedua PP jadi diketok palu, maka biaya interkoneksi dan network sharing tidak akan fair bagi perusahaan yang telah berinvestasi lebih. Secara sederhana, dia menganalogikan seperti dua tempat permainan yang tengah berkompetisi dengan harga yang jauh berbeda.

"Analoginya misalnya seperti tempat permainan yang tarif masuknya mencapai Rp 200 ribu per orang tapi komplit. Kemudian, satunya lagi hanya Rp 100 ribu tapi biasa saja. Tiba-tiba ada kebijakan yang memperbolehkan pengunjung tempat permainan yang harga Rp 100 ribu bisa masuk ke tempat permainan yang harga Rp 200 ribu . Jelas ini merugikan dong!" ungkap Rahardjo dengan nada tinggi.

Dia pun mengharapkan agar pemerintah mampu melihat secara jernih sebelum memutuskan kedua PP tersebut. Pasalnya, jika hal tersebut tetap diteruskan, maka akan ada pelanggaran dalam persaingan usaha.

"Saya sarankan pemerintah jika mau ubah regulasi itu yang bikin industri makin kompetitif dan sehat," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, persoalan rencana revisi kedua PP tersebut menimbulkan polemik berkepanjangan. Gara-gara persoalan ini, suara operator selular terpecah menjadi dua kubu: pro dan kontra. Dikubu pro ada XL, Indosat Ooredoo, dan Tri. Sementara dikubu kontra diduduki oleh Telkom dan Telkomsel. Kubu pro melihat rencana revisi kedua aturan itu adalah sebagai bentuk efisiensi industri sebagaimana diharapkan oleh pemerintah.