Revisi UU ITE tetap difokuskan penurunan sanksi pidana

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, menegaskan, jika revisi UU ITE yang sedang dibahas di DPR akan tetap fokus pada penurunan sanksi pidana. Penegasannya itu, seraya ingin menjawab masukan dari para pegiat internet agar revisi UU ITE tidak hanya fokus pada penurunan sanksi semata, melainkan memasukan dua persoalan yang lain. Dua persoalan itu adalah pengaturan perlindungan data pribadi dan persoalan pemblokiran konten internet.

"Kalau perlindungan data pribadi, kita buat terpisah. Kalau digabungin, nanti kita gak selesai-selesai. Kita fokus saja dulu terutama pada sanksi pidananya itu dulu," ujarnya ketika ditemui di suatu kesempatan di Jakarta, Senin (09/05).

Menurutnya, guna memiliki bentuk aturan untuk melindungi data masyarakat, saat ini tidak mungkin untuk membentuk aturan tersebut menjadi sebuah UU tersendiri. Beleid yang memungkinkan bisa dibuat, misalnya saja dengan membuat peraturan menteri (Permen).

"Artinya perlindungan data pribadi sudah dibahas tapi tidak akan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016. Jadi mungkin kalau dalam bentuk UU di Prolegnas berikutnya, tapi jangan nunggu Prolegnas berikutnya, kalau apa yang bisa dilakukan, lakukan saja dulu, misalnya Permen, Permen aja dulu. Intinya data masyarakat bisa terproteksi," jelas pria kelahiran Bogor itu.

"Sementara, kalau untuk konten itu kan udah ada dan itu mengacu pada UU ITE kan, karena UU ITE itu sebetulnya mengatur apapun boleh kecuali yang telah diatur dalam UU ITE. Apakah itu masalah, katakanlah, penghinaan, pencemaran nama baik. Jadi memang sebenernya udah ada disitu," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Yayasan SatuDunia, Firdaus Cahyadi, mengatakan, revisi UU ITE yang sedang menjadi pembahasan di DPR, alangkah baiknya tak terburu-buru selesai. Pasalnya, antara DPR dan pemerintah, melihat bahwa krusial masalah hanya soal penurunan hukuman semata, sementara ada persoalan lain yang juga perlu diatur dan dimasukan dalam revisi UU ITE itu.

"Kami khawatir target penyelesaian pembahasan revisi UU ITE itu didasarkan pada draft pemerintah yang hanya ingin mengurangi hukuman di pasal karet pencemaran nama baik," katanya kepada Merdeka.com beberapa waktu lalu.

Persoalan lain yang dimaksudnya itu adalah pengaturan perlindungan data pribadi dan persoalan pemblokiran konten internet. Kedua persoalan itu, kata dia, semestinya bisa masuk di dalam revisi UU ITE. Dia juga mengatakan, sebelum draft revisi UU ITE akan dibahas di DPR, para pegiat internet sudah mengusulkan terkait dua hal tersebut. Namun sayangnya, pemerintah hanya memfokuskan pada soal pencemaran nama baik saja.