Saat Airbnb mulai mengusik industri perhotelan

Merdeka.com - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, mengkritik keras perusahaan-perusahaan online travel agent (OTA) asing yang tak tunduk terhadap aturan. Terutama, soal pajak.

Menurutnya, pembahasan mengenai kewajiban ini, seringkali OTA asing menghindar alias sulit diajak bicara.

“Pelaku digital ekonomi harus memperhatikan juga kepentingan dalam negeri. OTA asing ini agak sulit diajak bicara soal pajak,” katanya saat diskusi di acara Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/11).

Ia pun menyontohkan Airbnb. Airbnb ini merupakan aplikasi yang memungkinkan orang menyewakan kamar tidur yang tak digunakan kepada wisatawan dengan harga yang relatif terjangkau. Sederhananya, konsep itu seperti marketplace yang khusus untuk menawarkan penginapan.

Konsep yang dilakukan oleh perusahaan asal negeri Paman Sam itu, dikhawatirkannya membuat persaingan yang tidak fair. Tiada kontribusi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dan beragam aturan yang dilibas.

Terlebih, justru menyuburkan kalangan menengah atas yang memiliki properti. Maka, ia berharap pemerintah bertindak tegas terhadap aplikasi ini.

“Kami pun tidak ragu, jika mereka tak menuruti aturan yang ditetapkan seperti pajak dan AMDAL, ada baiknya diblokir saja,” jelasnya.

Kritikannya itu, bukan berarti industri perhotelan alergi dengan perkembangan teknologi yang mengacaukan kenyamanan berbisnis mereka. Hanya saja, bila aturan mampu dipenuhi, itu tak akan menjadi persoalan.

Bahkan, katanya, lebih baik ada aplikasi dalam negeri yang mampu membuat seperti Airbnb daripada aplikasi asing yang mendominasi di negeri sendiri.

“Kami lebih rela teman-teman lokal yang membuatnya,” ujar dia.

Hal senada juga pernah disampaikan oleh Gaery Undarsa. Menurut Chief Communication & Co-Founder Tiket.com ini, industri perhotelan saat ini kebanyakan masih dimasuki platform OTA milik asing. Masih sedikit yang masuk pada OTA lokal.

“Rata-rata itu masih dikuasai asing,” terangnya.

Terkait persoalan ini, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pun telah mendengarnya. Permintaan-permintaan yang ditujukan kepadanya untuk memblokir Airbnb. Namun ia tak ingin gegabah. Permasalahan ini telah ia sampaikan ke Menteri Pariwisata.

“Pak Arief mengatakan minta waktu untuk menggodok kebijakan apa yang harus dikeluarkan,” katanya ditemui terpisah.