Saat Asing Menguasai Unicorn Indonesia

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pernah mengatakan pada medio Januari lalu bahwa tak perlu lagi memperdebatkan investor asing masuk ke startup unicorn Indonesia. Menurutnya, harus bisa melihat dari benefit yang didapatkan.

"Sekarang saya tanya, lebih baik begini tapi menguntungkan masyarakat Indonesia atau bagaimana? Artinya apa, lapangan pekerjaan terbuka, entrepreneur terbuka. Yang jago masak gak perlu punya restaurant. Dari dapur juga udah bisa bikin dan dikirim pakai Go-Food. Lebih baik itu, atau lebih baik kita tidak punya apa-apa tapi dimiliki orang Indonesia beneran," jelasnya saat meresmikan data center kedua Alibaba Cloud di Indonesia, Jakarta, pada awal Januari lalu.

Dia juga mengatakan, investasi asing yang dikucurkan kepada startup unicorn Indonesia, lebih banyak dibelanjakan di negeri sendiri. Ketimbang di luar negeri. Apalagi untuk startup unicorn butuh pendanaan yang jauh lebih besar untuk mengakselerasi bisnisnya.

"Konsep menyejahterakan masyarakat Indonesia tidak lagi bisa secara fisik. Oke, Go-Jek, Tokopedia, pakai uang asing. Tapi dibelanjakan dimana? Yang direkrut lebih banyak orang siapa? Benefitnya lebih banyak mana? Kalau mau Indonesia, siapa orang Indonesia yang mau spending uang sebesar itu?" ungkap pria yang akrab disapa Chief RA ini.

Maka dari itu, pemerintah sedang membicarakan ke beberapa investor Indonesia agar membuat semacam Indonesia Fund. Tujuan supaya bisa mengimbangi investor asing yang masuk. Saat ini saja, perusahaan besar seperti Astra dan Djarum sudah masuk ke investasi bisnis digital.

Baru-baru ini, Gojek baru saja merampungkan fase pertama putaran pendanaan seri F yang dipimpin oleh Google, JD.com, dan Tencent, serta beberapa investor lainnya termasuk Mitsubishi Corporation dan Provident Capital. Berdasarkan rumor yang beredar di pasar, suntikan modal dari Google-Tencent Cs ini mencapai USD 1 miliar atau setara Rp 14 triliun (asumsi kurs Rp 14.000).

Investasi yang diterima Gojek ini, dikritik oleh Anggota Komisi XI DPR-RI Ecky Awal Mucharam. Ia meminta pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait penguasaan asing atas perusahaan-perusahaan rintisan (startup) lokal.

"Kita jangan sekedar bangga atas keberadaan startup-startup unicorn tersebut, karena faktanya mereka sudah dikuasai asing. Lagi-lagi kita hanya menjadi pasar semata. Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dan taktis mengatasi hal ini," ujat Ecky seperti ditulis Sabtu (2/2).

Menurut Ecky, ada tiga masalah jika startup dikuasai asing penuh. Pertama, disrupsi ekonomi yang menimbulkan winner dan loser. Dengan keunggulan teknologi para startup unicorn ini akan menjadi pemenang dalam kompetisi sementara pemain tradisional tersisih.

Kedua, dominasi barang-barang impor di startup e-commerce unicorn yang bisa membanting harga. Akibatnya produk lokal tersisih. Diperkirakan 90-an persen barang-barang yang diperjualbelikan unicorn e-commerce adalah impor. Dan ketiga adalah dari sisi penggunaan dan perlindungan keamanan data ini belum jelas regulasinya.

"Rawan disalahgunakan yang nantinya merugikan kepentingan nasional. Karena itu, ia minta pemerintah harus segera merancang regulasi yang komprehensif dan dapat menjawab tiga isu tersebut," jelasnya. (mdk/faz)